Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 KPdt.Sus-BPSK2024

Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

I. Pendahuluan

• Latar belakang pentingnya perlindungan konsumen dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia.
• Peran BPSK sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
• Munculnya sengketa hukum terkait kewenangan BPSK dalam menangani perkara teknis seperti P2TL.
• Tujuan makalah: mengkaji kewenangan BPSK berdasarkan Putusan MA No. 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

II. Rumusan Masalah

• Apakah BPSK berwenang memutus sengketa teknis ketenagalistrikan?
• Apa dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut?
• Bagaimana implikasinya terhadap peran BPSK di sektor pelayanan publik?

III. Landasan Teori

• Pengertian, fungsi, dan kewenangan BPSK menurut UU No. 8 Tahun 1999.
• Asas hukum perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa.
• PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Putusan BPSK.
• Yurisprudensi tentang batas kewenangan BPSK.

IV. Metode Penelitian

• Jenis: Yuridis normatif.
• Pendekatan: Undang-undang dan studi kasus.
• Sumber data: Putusan MA, peraturan, literatur hukum.

V. Analisis Kasus

• Pelaku usaha: PT PLN (Persero) ULP Banjarbaru; Konsumen: Bambang Syamsuzar Oyong.
• Putusan BPSK Banjarmasin: Mengabulkan sebagian pengaduan, menyatakan tagihan PLN tidak sah.
• Putusan PN Banjarbaru: Menolak keberatan PLN.
• Putusan MA: Mengabulkan kasasi PLN, menyatakan pelanggaran teknis dan tagihan PLN sah.

VI. Implikasi Putusan

• Putusan MA membatasi kewenangan BPSK atas kasus pelanggaran teknis.
• Perlu kejelasan peraturan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
• Tantangan perlindungan konsumen jika BPSK tidak bisa menangani sengketa teknis.

VII. Kesimpulan

Putusan MA menegaskan BPSK tidak berwenang menangani perkara teknis seperti P2TL. MA menggunakan tafsir sistematis terhadap PERMA No. 1 Tahun 2006 dan regulasi teknis ketenagalistrikan.

VIII. Saran

• Pemerintah dan DPR perlu merevisi regulasi untuk memperjelas kewenangan BPSK.
• BPSK perlu pelatihan tentang batasan kewenangan agar tidak ultra vires.
• Perlu mekanisme pengaduan sektor ketenagalistrikan yang mudah diakses dan sesuai hukum.

Unduh Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan terkait dapat diunduh pada link berikut ini:

Link Putusan Mahkamah Agung

Apabila link di atas tidak bisa diakses, silakan gunakan link alternatif berikut ini:

Link Alternatif (Google Drive)