Siapa Hammurabi? Ini Hukumnya!
Hammurabi adalah salah satu raja paling terkenal dari Babilonia kuno yang memerintah sekitar tahun 1792–1750 SM. Ia dikenal bukan hanya karena kepemimpinannya, tetapi juga karena warisan hukum yang luar biasa penting dalam sejarah manusia: Kitab Undang-Undang Hammurabi.
Apa itu Kitab Undang-Undang Hammurabi?
Kitab ini adalah salah satu kumpulan hukum tertulis tertua yang pernah ditemukan. Berisi sekitar 282 aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan—mulai dari perdagangan, keluarga, hingga kejahatan dan hukuman. Kitab ini dikenal dengan prinsip terkenal “mata ganti mata, gigi ganti gigi”, yang secara harfiah berarti pembalasan setimpal.
Namun, penting untuk dipahami bahwa prinsip ini tidak berlaku secara adil untuk semua orang. Hukum dalam kitab ini diterapkan berbeda tergantung pada status sosial pelaku dan korban, sehingga ketidakadilan dan perlakuan timpang sering terjadi.
“Ketika hukum bukan soal benar atau salah, tapi siapa kamu.”
Mengapa Kitab Ini Penting?
Kitab Undang-Undang Hammurabi merupakan dasar dari sistem hukum yang lebih modern dan menjadi bukti bagaimana masyarakat kuno sudah memiliki aturan yang kompleks dan tertulis demi menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Namun, kitab ini juga menunjukkan bagaimana stratifikasi sosial mempengaruhi penerapan hukum, dengan hukuman yang berbeda tergantung status sosial pelaku dan korban. Studi tentang kitab ini membantu kita memahami akar nilai keadilan dan peran kekuasaan dalam sejarah sistem hukum.
Nikmati video “Siapa Hammurabi? Ini Hukumnya!” dan bantu kami mencapai 1 juta views.
Tonton SekarangKenapa Kamu Harus Ikut Mendukung?
- Memahami sejarah hukum dunia sangat penting untuk mengenal akar keadilan dan sistem hukum kita sekarang.
- Terjemahan lengkap akan memudahkan pelajar, akademisi, dan masyarakat umum memahami isi kitab tanpa hambatan bahasa.
- Kamu bisa jadi bagian dari gerakan pelestarian warisan sejarah dunia.
Cara Mendukung:
- Tonton video “Siapa Hammurabi? Ini Hukumnya!” di YouTube via link ini, lalu like, share, dan subscribe channelnya.
- Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk ikut menonton dan belajar.
Dengan dukungan kamu, kita bisa membuka tabir sejarah hukum yang sudah berusia ribuan tahun dan membawa pemahaman tersebut ke ranah yang lebih luas. Mari dukung supaya Kitab Undang-Undang Hammurabi bisa diterjemahkan lengkap ke bahasa Indonesia!
Terjemahan lengkap Kitab Undang-Undang Hammurabi ini akan diterbitkan oleh Penerbit Hawa dan AHWA dalam seri “eBook Hukum by DoeHand”. Seri ini bertujuan menghadirkan karya-karya hukum penting dari berbagai zaman ke dalam bahasa Indonesia, agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum.
Gabung WA Channel Penerbit Hawa & AHWA untuk Update Ebook Hukum
Temukan wawasan hukum dalam tiap kata—bergabunglah di WA Channel kami untuk kabar terbaru dan penawaran khusus.
👉
https://whatsapp.com/channel/0029VbB3jLBEKyZP8Rl1oj0R
Hubungi Penerbit Hawa & AHWA via WhatsApp untuk Konsultasi dan Informasi Ebook Hukum
Ingin tahu lebih banyak tentang ebook hukum terbaru dan penawaran khusus? Jangan ragu untuk menghubungi Penerbit Hawa & AHWA langsung melalui WhatsApp. Tim kami siap membantu menjawab pertanyaan dan memberikan konsultasi seputar produk hukum terbaik untuk Anda.
Berikut adalah ringkasan dari analisis Kitab Hammurabi berdasarkan kategori konsep hukum Latin yang digunakan untuk mengelompokkan pasal-pasal dalam kitab tersebut:
Ringkasan Analisis Kitab Hammurabi Berdasarkan Konsep Hukum Latin
Kitab Hammurabi memuat 282 pasal yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa konsep hukum Latin sebagai berikut:
Kategori Konsep Hukum Latin | Deskripsi | Contoh Pasal | Ciri Utama |
---|---|---|---|
Lex Talionis | Hukum pembalasan setimpal ("mata ganti mata"). | Pasal 21, 22, 229, 250 | Hukuman setara dengan akibat perbuatan. Biasanya muncul dalam kejahatan berat seperti pembunuhan atau kerusakan fatal akibat kelalaian. |
Lex Praesumptionis | Hukum tentang pembuktian dan dugaan hukum. | Pasal 1–4, 9–11, 20 | Menekankan pentingnya saksi, sumpah, atau bukti untuk menetapkan kesalahan atau kebersalahan seseorang. |
Lex Officii | Hukum tentang kewajiban pejabat atau tanggung jawab jabatan publik. | Pasal 5, 26–28, 30–36 | Mengatur tugas, larangan, dan konsekuensi bagi hakim, pejabat militer, dan aparat pemerintahan yang melanggar sumpah jabatan atau lalai bertugas. |
Lex Dominii | Hukum tentang kepemilikan dan hak atas properti (termasuk budak, ladang, dan rumah). | Pasal 6, 7, 15–19, 27–41 | Mengatur siapa yang berhak memiliki, menjual, mewariskan, atau mengelola suatu harta benda. |
Lex Contractuum | Hukum perjanjian atau kontrak, termasuk sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan upah kerja. | Pasal 7, 42–50, 229–253 | Berisi aturan detail tentang hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual ekonomi atau sosial. |
Lex Pecuniaria | Hukum yang mengatur denda, ganti rugi, dan bentuk kompensasi finansial. | Pasal 5, 8, 12, 23–24, 138–140 | Biasanya muncul sebagai sanksi pengganti hukuman mati atau fisik, atau sebagai imbalan dalam perjanjian ekonomi dan penyelesaian sengketa. |
Lex Familiae | Hukum keluarga: perkawinan, perceraian, warisan, dan hubungan orang tua-anak. | Pasal 128–143 | Mengatur hak dan tanggung jawab dalam hubungan suami-istri, warisan, serta tanggung jawab anak terhadap orang tua dan sebaliknya. |
Distribusi dan Fokus Kitab Hammurabi
Jenis Hukum | Jumlah Pasal (perkiraan) | Persentase dari Total | Fokus Utama |
---|---|---|---|
Hukum Pidana | ±25 pasal | ~9% | Hukuman setimpal, pembuktian, perlindungan terhadap properti negara dan individu |
Hukum Administrasi | ±15 pasal | ~5% | Tanggung jawab pejabat, larangan menjual aset jabatan, tata kelola properti negara |
Hukum Perdata | ±80 pasal | ~28% | Kontrak pertanian, pinjaman, ganti rugi, sewa kapal, upah kerja |
Hukum Keluarga | ±50 pasal | ~18% | Perkawinan, perceraian, hak waris, status anak |
Kesimpulan
Kitab Hammurabi menampilkan sistem hukum yang kompleks dan terstruktur, dengan banyak prinsip yang masih relevan hingga kini. Pembagian berdasarkan konsep hukum Latin menunjukkan bahwa hukum perdata (kontrak dan properti) mendapat perhatian besar, sementara prinsip lex talionis digunakan dalam pidana berat. Pembuktian (praesumptionis) dan ganti rugi (pecuniaria) menjadi fondasi prosedur hukum formal dalam masyarakat Babilonia Kuno.