Asas Fiat Justitia et Pereat Mundus dan Fiat Justitia et Ruat Coelum - by Doris Abdi dan Joel Roberto Simangunsong

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam menegakkan hukum adalah kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechttigkeit). Selengkapnya lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015, hlm. 22.

Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang: fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum (Selengkapnya lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015, hlm. 22).

Mengulang kembali, terhadap pertanyaan mengapa hukum harus ditegakkan? Sudikno Mertokusumo dan Pitlo menjawabnya dengan mengatakan karena setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit sebagaimana istilah yang biasa didengar “fiat justitia et pereat mundus”, yaitu hendaklah hukum ditegakkan meskipun langit akan runtuh (Selengkapnya lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHPU.D-X/2012, hlm. 51 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-X/2012, hlm. 100).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa fiat justitia et pereat mundus diartikan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan atau hendaklah hukum ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Hal tersebut sama halnya dengan arti dari asas hukum fiat justitia et ruat coelum.

Namun demikian, IKADIN mempertanyakan manakah di antara dua maksim hukum ini yang paling tepat dipedomani, fiat justitia et ruat caelum yang artinya keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh atau fiat justitia ne pereat mundus, keadilan harus ditegakkan agar dunia tidak runtuh (Selengkapnya lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010, hlm. 337).

Lihat Asas-asas Lainnya:

Asas The Presumption of Innocence – by Edison Hulu and Fauzan Gunovan.

Asas Ne Bis in Idem – by Johan Elvianus Hondro, Selamata and Wahyudi Said Pratama.

Asas Litis Finiri Oportet – by Ali Sahbana Munthe.

Asas Legalitas – by Putra Wahyu Pratana, Linda Lie, Raja Fatimah, Muhammad Fadillah and Eko Satria Putra.

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori – by Novriyani Irja.

Asas Teritorial atau Asas Wilayah – by Jumaidi Rahman and Apceria Pardosi.

Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur - Apa yang Telah Diputus oleh Hakim Harus Dianggap Benar - by Raja Fatimah.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali - Dalam Hal Ada Ketentuan Khusus dan Ada Ketentuan Umum, yang Dipergunakan adalah Ketentuan Khusus - by Muhammad Fadillah and Dina Rahmawati.

Asas Equality Before the Law– Similia Similibus – Persamaan dalam Hukum – by Ryan Damas Jayantri and Raja Juraidah Jaya.

Asas Nasional Aktif by Loni Agustin and Sepka Miko.

Asas Nasional Pasif dan Asas Universal by Debora Christanti.

Asas Unus Testis Nullus Testis by Al Ma’arif and Laisa Damayanti.

Asas Hukum Islam: Qishaash – by Juan Herbert Antameng.

Asas Wo Kein Klager ist; ist Kein Richter – Kalau Tidak Ada Tuntutan Hak, Maka Tidak Ada Peradilan - by Susi Susanti.

Asas Retroaktif - by Lutfil Aziz.

Asas Ubi Societas Ibi Ius - by Febryan Jabat Santoso.