Asas Lex Dura Sed Tamen Scripta – Hukum Itu Kejam, Tapi Memang Demikianlah Bunyinya - by Yolla Fazira

"Lex Dura, Sed Tamen Scripta" yaitu hukum adalah keras, tetapi memang demikian bunyinya adalah pepatah klasik (Selengkapnya lihat: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/PID.SUS/2013, hlm. 9). “Lex Dura Fed Tamen Scripta” dapat juga diartikan bahwa undang-undang termasuk putusan pengadilan terkadang bisa salah, namun harus dianggap benar (Selengkapnya lihat: Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 01/Pdt./G./2010/PN. Bgl., hlm. 28).

Asas “Lex Dura sed Tamen Scripta (undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya)” merupakan salah satu pilar untuk menjamin terselenggaranya kepastian hukum (Selengkapnya lihat: Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/Pdt.Sus/2012, hlm. 6). Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi apabila terlalu mengejar kepastian hukum, terlalu ketat dalam mentaati peraturan hukum akibatnya akan menjadi kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Undang-undang terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: lex dura, secta mente scripta, yaitu undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya (Selengkapnya lihat Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 155/PID.SUS/2013/PN.CMS, hlm. 63).

Betapapun kerasnya hukum itu ia tetaplah hukum yang harus dipatuhi. Itulah arti lain dari lex dura sed tamen scripta (Selengkapnya lihat: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 17/G/2015/PTUN-Smg., hlm. 157). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku dan harus dilaksanakan serta tidak boleh menyimpang. Demikian menurut adagium "lex dura sed tamen scripta" (hukum adalah keras dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua demi kepastian dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum itu akan menciptakan tertib masyarakat. Sehingga dengan menegakan hukum maka sama artinya dengan menegakan undang-undang (Selengkapnya lihat: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1790 K/Pdt/2012, hlm. 33).

Selain hal tersebut di atas “lex dura secte mente scripta“ juga berarti hukum itu kaku dan telah tertulis. Oleh karena itu, semua orang tidak dapat mengubahnya. Sehingga dengan demikian sebagai pelaksana undang-undang termasuk hakim ataupun penegak hukum yang lainnya harus melaksanakan secara murni dan konsekuen (Selengkapnya lihat: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1069 K /Pid.Sus/2014, hlm. 11).

Lihat Asas-asas Lainnya:

Asas The Presumption of Innocence – by Edison Hulu and Fauzan Gunovan.

Asas Ne Bis in Idem – by Johan Elvianus Hondro, Selamata and Wahyudi Said Pratama.

Asas Litis Finiri Oportet – by Ali Sahbana Munthe.

Asas Legalitas – by Putra Wahyu Pratana, Linda Lie, Raja Fatimah, Muhammad Fadillah and Eko Satria Putra.

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori – by Novriyani Irja.

Asas Teritorial atau Asas Wilayah – by Jumaidi Rahman and Apceria Pardosi.

Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur - Apa yang Telah Diputus oleh Hakim Harus Dianggap Benar - by Raja Fatimah.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali - Dalam Hal Ada Ketentuan Khusus dan Ada Ketentuan Umum, yang Dipergunakan adalah Ketentuan Khusus - by Muhammad Fadillah and Dina Rahmawati.

Asas Equality Before the Law– Similia Similibus – Persamaan dalam Hukum – by Ryan Damas Jayantri and Raja Juraidah Jaya.

Asas Nasional Aktif by Loni Agustin and Sepka Miko.

Asas Nasional Pasif dan Asas Universal by Debora Christanti.

Asas Unus Testis Nullus Testis by Al Ma’arif and Laisa Damayanti.

Asas Hukum Islam: Qishaash – by Juan Herbert Antameng.

Asas Wo Kein Klager ist; ist Kein Richter – Kalau Tidak Ada Tuntutan Hak, Maka Tidak Ada Peradilan - by Susi Susanti.

Asas Retroaktif - by Lutfil Aziz.

Asas Ubi Societas Ibi Ius - by Febryan Jabat Santoso.

Asas Fiat Justitia et Pereat Mundus dan Fiat Justitia et Ruat Coelum - by Doris Abdi dan Joel Roberto Simangunsong.

Asas Accusatoir - by Yusuf Parlindungan.

Asas Notoire Feiten - by Prildan Kartasiswara.

Asas In Dubio Pro Reo - by Hendra Purnama Debi.

Asas Vox Populi Vox Dei - by Triska Felly.

Asas Vox Populi Vox Dei - by Triska Felly

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini secara tidak langsung mengusung semangat demokrasi sesuai dengan adagium Vox Populi Vox Dei.

Vox Populi Vox Dei bermakna suara rakyat suara Tuhan atau dikehendaki oleh nurani rakyat. Dasar pemaknaan dari istilah Vox Populi Vox Dei tersebut didasarkan atas beberapa kutipan di bawah ini.

Sebuah makna demokrasi sering kali diartikan bagian dari prinsip-prinsip ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, perlu pendekatan filosofis dan historis agar mendapat rumusan yang sejalan dengan nilai-nilai yang ideal (das sollen). Makna kedaulatan di tangan rakyat (daulat rakyat) memiliki arti yang filosofis bahwa negara diciptakan dan diselenggarakan atas legitimasi rakyat. Oleh karena itu prinsip kedaulatan rakyat tak terbantahkan dalam perkembangan negara hukum yang demokratis (Salus Populi Supreme Lex – Suara Rakyat adalah Hukum yang Tertinggi; Vox Populi Cox Dei - Suara Rakyat adalah Suara Tuhan). Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XII/2014, hlm. 3.

Hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan aspirasinya perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum serta memahami bahwa vox populi vox dei suara rakyat adalah suara Tuhan, di mana Partai Politik sebagai sarana dan prasarana penyalur aspirasi rakyat mendapat tempat dan kedudukan sebagaimana mestinya (Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011, hlm. 9).

Sesungguhnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi dengan maksud utama adalah melahirkan pemimpin yang benar-benar dikehendaki oleh nurani rakyat (vox populi, vox dei). Selengkapnya lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHPU.D-XI/20013, hlm. 53.

Lihat Asas-asas Lainnya:

Asas The Presumption of Innocence – by Edison Hulu and Fauzan Gunovan.

Asas Ne Bis in Idem – by Johan Elvianus Hondro, Selamata and Wahyudi Said Pratama.

Asas Litis Finiri Oportet – by Ali Sahbana Munthe.

Asas Legalitas – by Putra Wahyu Pratana, Linda Lie, Raja Fatimah, Muhammad Fadillah and Eko Satria Putra.

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori – by Novriyani Irja.

Asas Teritorial atau Asas Wilayah – by Jumaidi Rahman and Apceria Pardosi.

Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur - Apa yang Telah Diputus oleh Hakim Harus Dianggap Benar - by Raja Fatimah.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali - Dalam Hal Ada Ketentuan Khusus dan Ada Ketentuan Umum, yang Dipergunakan adalah Ketentuan Khusus - by Muhammad Fadillah and Dina Rahmawati.

Asas Equality Before the Law– Similia Similibus – Persamaan dalam Hukum – by Ryan Damas Jayantri and Raja Juraidah Jaya.

Asas Nasional Aktif by Loni Agustin and Sepka Miko.

Asas Nasional Pasif dan Asas Universal by Debora Christanti.

Asas Unus Testis Nullus Testis by Al Ma’arif and Laisa Damayanti.

Asas Hukum Islam: Qishaash – by Juan Herbert Antameng.

Asas Wo Kein Klager ist; ist Kein Richter – Kalau Tidak Ada Tuntutan Hak, Maka Tidak Ada Peradilan - by Susi Susanti.

Asas Retroaktif - by Lutfil Aziz.

Asas Ubi Societas Ibi Ius - by Febryan Jabat Santoso.

Asas Fiat Justitia et Pereat Mundus dan Fiat Justitia et Ruat Coelum - by Doris Abdi dan Joel Roberto Simangunsong.

Asas Accusatoir - by Yusuf Parlindungan.

Asas Notoire Feiten - by Prildan Kartasiswara.

Asas In Dubio Pro Reo - by Hendra Purnama Debi.

Asas In Dubio Pro Reo - by Hendra Purnama Debi

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” adalah asas hukum pidana yang memerintahkan penegak hukum agar menggali fakta-fakta tentang terjadinya peristiwa pidana dan kemudian berdasarkan bukti-bukti yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya di muka persidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana dan terhadap yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika hakim merasakan keraguan atas kebenaran bukti-bukti mengenai dugaan terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka hakim harus memutuskan untuk kepentingan keuntungan terdakwa bukan untuk kepentingan negara cq. penuntut umum (asas in dubio pro reo) sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selengkapnya Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 56/PUU-IX/2011, hlm. 41-42).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam suasana keragu-raguan hakim, sangat relevan menghubungkannya dengan Doktrin Hukum Pidana yaitu asas "in dubio pro reo" yang maksudnya dalam keragu-raguan maka harus dipilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Selengkapnya Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 87 PK/Pid/201387, hlm. 14).

Lihat Asas-asas Lainnya:

Asas The Presumption of Innocence – by Edison Hulu and Fauzan Gunovan.

Asas Ne Bis in Idem – by Johan Elvianus Hondro, Selamata and Wahyudi Said Pratama.

Asas Litis Finiri Oportet – by Ali Sahbana Munthe.

Asas Legalitas – by Putra Wahyu Pratana, Linda Lie, Raja Fatimah, Muhammad Fadillah and Eko Satria Putra.

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori – by Novriyani Irja.

Asas Teritorial atau Asas Wilayah – by Jumaidi Rahman and Apceria Pardosi.

Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur - Apa yang Telah Diputus oleh Hakim Harus Dianggap Benar - by Raja Fatimah.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali - Dalam Hal Ada Ketentuan Khusus dan Ada Ketentuan Umum, yang Dipergunakan adalah Ketentuan Khusus - by Muhammad Fadillah and Dina Rahmawati.

Asas Equality Before the Law– Similia Similibus – Persamaan dalam Hukum – by Ryan Damas Jayantri and Raja Juraidah Jaya.

Asas Nasional Aktif by Loni Agustin and Sepka Miko.

Asas Nasional Pasif dan Asas Universal by Debora Christanti.

Asas Unus Testis Nullus Testis by Al Ma’arif and Laisa Damayanti.

Asas Hukum Islam: Qishaash – by Juan Herbert Antameng.

Asas Wo Kein Klager ist; ist Kein Richter – Kalau Tidak Ada Tuntutan Hak, Maka Tidak Ada Peradilan - by Susi Susanti.

Asas Retroaktif - by Lutfil Aziz.

Asas Ubi Societas Ibi Ius - by Febryan Jabat Santoso.

Asas Fiat Justitia et Pereat Mundus dan Fiat Justitia et Ruat Coelum - by Doris Abdi dan Joel Roberto Simangunsong.

Asas Accusatoir - by Yusuf Parlindungan.

Asas Notoire Feiten - by Prildan Kartasiswara.

Asas Notoire Feiten - by Prildan Kartasiswara

Istilah notoire feiten notorious (generally known) berarti hal secara umum diketahui. Pengertian “hal secara umum diketahui” tiada lain daripada “perihal atau “keadaan” atau omstandigheiden atau circumstance yaitu kesimpulan yang didasarkan pengalaman umum ataupun berdasar pengalaman hakim sendiri bahwa setiap peristiwa atau keadaan yang seperti itu “senantiasa” menimbulkan akibat yang pasti demikian (Selengkapnya lihat Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 33/PID/2015/PT PAL, hlm. 10).

Notoire feiten dapat juga diartikan sebagai sudah menjadi rahasia umum (Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 875 K/PID.SUS/2014, hlm. 10). Selain itu, notoire feiten dapat juga diartikan telah menjadi pengetahuan umum (Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, hlm. 24 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  019/PUU-I/2003, hlm. 7) atau sudah menjadi pengetahuan masyarakat (Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010, hlm. 61).

Asas notoire feiten dalam hukum positif Indonesia, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Lihat Asas-asas Lainnya:

Asas The Presumption of Innocence – by Edison Hulu and Fauzan Gunovan.

Asas Ne Bis in Idem – by Johan Elvianus Hondro, Selamata and Wahyudi Said Pratama.

Asas Litis Finiri Oportet – by Ali Sahbana Munthe.

Asas Legalitas – by Putra Wahyu Pratana, Linda Lie, Raja Fatimah, Muhammad Fadillah and Eko Satria Putra.

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori – by Novriyani Irja.

Asas Teritorial atau Asas Wilayah – by Jumaidi Rahman and Apceria Pardosi.

Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur - Apa yang Telah Diputus oleh Hakim Harus Dianggap Benar - by Raja Fatimah.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali - Dalam Hal Ada Ketentuan Khusus dan Ada Ketentuan Umum, yang Dipergunakan adalah Ketentuan Khusus - by Muhammad Fadillah and Dina Rahmawati.

Asas Equality Before the Law– Similia Similibus – Persamaan dalam Hukum – by Ryan Damas Jayantri and Raja Juraidah Jaya.

Asas Nasional Aktif by Loni Agustin and Sepka Miko.

Asas Nasional Pasif dan Asas Universal by Debora Christanti.

Asas Unus Testis Nullus Testis by Al Ma’arif and Laisa Damayanti.

Asas Hukum Islam: Qishaash – by Juan Herbert Antameng.

Asas Wo Kein Klager ist; ist Kein Richter – Kalau Tidak Ada Tuntutan Hak, Maka Tidak Ada Peradilan - by Susi Susanti.

Asas Retroaktif - by Lutfil Aziz.

Asas Ubi Societas Ibi Ius - by Febryan Jabat Santoso.

Asas Fiat Justitia et Pereat Mundus dan Fiat Justitia et Ruat Coelum - by Doris Abdi dan Joel Roberto Simangunsong.

Asas Accusatoir - by Yusuf Parlindungan.

Asas Accusatoir - by Yusuf Parlindungan

Pengundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertujuan untuk menegakkan hukum dengan perlindungan hak asasi dari terdakwa dimana tersangka atau terdakwa merupakan subjek bukan sebagai objek dalam sistem peradilan pidana mulai dari tingkat penyidikan,penuntutan, pengadilan sampai tahap pelaksanaan putusan (sistem accusatoir), sehingga tersangka/terdakwa mempunyai kedudukan dan hak serta kewajiban yang sama dengan penyidik dan penuntut umum dalam menyelesaikan perkara pidana sesuai dengan hukum pidana yang berlaku (Selengkapnya lihat Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 05/Pid-B/2011/PN.Nbe, hlm. 19).

KUHAP bercirikan crime control model yang hanya mengutamakan efisien dan efektifitas proses peradilan pidana yang lebih mengutamakan kekuasaan negara, serta dilandasi dengan prinsip praduga bersalah (presumption of kill) sudah ditinggalkan dan digantikan dengan due process model yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara dengan dilandasi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Di Indonesia hal ini terkenal dengan pergeseran dari sistem inquisitoir ke arah sistem accusatoir. Pada tahun 2000 dinyatakan bahwa tugas yuridis hukum pidana tidak hanya mengontrol masyarakat, tetapi juga mengontrol penguasa (Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-IX/2011, hlm. 32).

Berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B.), yang dimaksud dengan accusatoir adalah memberikan kesempatan kepada seorang tersangka untuk dapat didampingi pembela pada waktu perkaranya mulai diperiksa oleh Polisi. Hal ini selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Ketentuan dalam ayat (6) pasal 83h ini ada hubungannya dengan perihal "penasehat hukum" atau "pembela" dalam berperkara. Bolehkah seorang tersangka pada waktu diperiksa perkaranya oleh Polisi atau Jaksa (pemeriksaan pendahuluan) dibantu oleh seorang pembela atau penasihat hukum? Menurut ayat (6) pasal ini jika seorang tersangka dituduh melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan pidana mati, maka Jaksa wajib menanyakan kepadanya apakah ia berkehendak di sidang pengadilan dibantu oleh seorang sarjana hukum atau ahli hukum. Menurut pasal 254 (1) H.I.R. seorang terdakwa memang berhak untuk kepentingannya didampingi oleh pembela, ini boleh seorang sarjana hukum atau ahli hukum lain yang biasa disebut pokrol atau pengacara, malahan menurut pasal 250 (5) H.I.R. bagi terdakwa yang dituduh melakukan peristiwa pidana yang ada ancamannya pidana mati, oleh Hakim ditunjuk seorang penasihat hukum dengan percuma, akan tetapi hal ini mengenai pada waktu di sidang pengadilan, atau tepatnya setelah perkara itu diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pada waktu pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Polisi dan Jaksa, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan 'hak tersangka atas bantuan seorang pembela, sehingga Jaksa atau Jaksa Pembantu berwenang menolak seorang pembela yang akan mendampingi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan, ini adalah sifat inquisitoir yang masih melekat pada H.I.R., lain halnya dengan hukum acara pidana di Negeri Belanda misalnya yang sifatnya sudah accusatoir, yaitu memberikan kesempatan kepada seorang tersangka untuk dapat didampingi pembela pada waktu perkaranya mulai diperiksa oleh Polisi. Dalam Undang-undang Pokok Kehakiman (UU. No. 14/1970) telah ditentukan, bahwa tersangka sejak saat ditangkap/ditahan (pemeriksaan pendahuluan) berhak untuk dibantu oleh pembela atau penasihat hukum, cara bagaimana pelaksanaannya masih harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Selama undang-undang yang baru ini belum dibuat, maka yang berlaku masih tetap peraturan yang ditentukan dalam H.I.R. (Lihat penjelasan atas Pasal 83h ayat (6) HIR atau RIB).

Lihat Asas-asas Lainnya:

Asas The Presumption of Innocence – by Edison Hulu and Fauzan Gunovan.

Asas Ne Bis in Idem – by Johan Elvianus Hondro, Selamata and Wahyudi Said Pratama.

Asas Litis Finiri Oportet – by Ali Sahbana Munthe.

Asas Legalitas – by Putra Wahyu Pratana, Linda Lie, Raja Fatimah, Muhammad Fadillah and Eko Satria Putra.

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori – by Novriyani Irja.

Asas Teritorial atau Asas Wilayah – by Jumaidi Rahman and Apceria Pardosi.

Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur - Apa yang Telah Diputus oleh Hakim Harus Dianggap Benar - by Raja Fatimah.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali - Dalam Hal Ada Ketentuan Khusus dan Ada Ketentuan Umum, yang Dipergunakan adalah Ketentuan Khusus - by Muhammad Fadillah and Dina Rahmawati.

Asas Equality Before the Law– Similia Similibus – Persamaan dalam Hukum – by Ryan Damas Jayantri and Raja Juraidah Jaya.

Asas Nasional Aktif by Loni Agustin and Sepka Miko.

Asas Nasional Pasif dan Asas Universal by Debora Christanti.

Asas Unus Testis Nullus Testis by Al Ma’arif and Laisa Damayanti.

Asas Hukum Islam: Qishaash – by Juan Herbert Antameng.

Asas Wo Kein Klager ist; ist Kein Richter – Kalau Tidak Ada Tuntutan Hak, Maka Tidak Ada Peradilan - by Susi Susanti.

Asas Retroaktif - by Lutfil Aziz.

Asas Ubi Societas Ibi Ius - by Febryan Jabat Santoso.

Asas Fiat Justitia et Pereat Mundus dan Fiat Justitia et Ruat Coelum - by Doris Abdi dan Joel Roberto Simangunsong.