Evaluasi VI Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi

Mohon diperhatikan, sebelum memberikan jawaban terhadap soal-soal pada Evaluasi VI Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi, pastikan bahwa sudah memberikan jawaban untuk soal-soal pada:

1. Evaluasi I Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi;
2. Evaluasi II Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi;
3. Evaluasi III Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi;
4. Evaluasi IV Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi; dan
5. Evaluasi V Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa jawaban dari soal-soal evaluasi 1 sampai dengan evaluasi 6 bagi Mahasiswa STIH Persada Bunda untuk Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi, paling lambat diserahkan per tanggal 30 November 2015. Hal ini berarti, per tanggal 1 Desember 2015, mahasiswa yang tidak menyerahkan lembaran evaluasi dianggap telah memahami konsekusensi dari tindakan yang dilakukannya.

Khusus untuk Evaluasi IV dan Evaluasi V pada Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi, soal yang diajukan tidak dalam format “online”, melainkan dalam format “offline”. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang belum memberikan tanggapan atas dua evaluasi tersebut, silahkan meminta dengan dosen pada jam perkuliahan. Sebagai informasi, evaluasi 4 adalah mahasiswa memberikan komentar atas tayangan video mengenai perilaku hakim, sedangkan pada evaluasi 5, mahasiswa memberikan komentar atas perilaku hakim yang melanggar norma-norma kehidupan.

Evaluasi keenam ini pada pokoknya berisikan hal-hal yang masih terkait dengan tema pada evaluasi-evaluasi sebelumnya, yaitu mengenai:

1. Ruang Lingkup dan Terminologi di Bidang Kekuasaan Kehakiman Serta Para Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia;
2. Asas-asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Bagian 1: Prinsip Ketuhanan, Ideologi, Negara Hukum, dan Efisiensi;
3. Asas-asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Bagian 2: Prinsip Kemandirian, Kemerdekaan, Kesetaraan, dan Responsif);
4. Asas-asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Bagian 3: Prinsip Memahami Hukum (Tertulis dan Tidak Tertulis), Integritas, Profesional, serta Taat pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim);
5. Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Bagian 4: Prinsip Legalitas Pemidanaan dan Penerapan Upaya Paksa, Prinsip Praduga Tidak Bersalah, Prinsip Pertimbangan Hukum dan Non Hukum dalam Pemidanaan, serta Prinsip Ganti Kerugian (Restitusi dan Kompensasi) dan Rehabilitasi); dan
6. Asas-asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Bagian 5: Pengadilan Dilarang Menolak Perkara dan Penyelesaian Perkara Perdata Secara Perdamaian, Terpenuhinya Susunan Majelis yang Mengadili Perkara, Pengadilan Memutus Perkara dengan atau Tanpa Dihadiri Terdakwa, dan Putusan Pengadilan Harus Diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk Umum).

Salah satu perbedaan antara evaluasi enam dengan evaluasi satu sampai dengan evaluasi lima, yaitu pada evaluasi keenam ini, seluruh mahasiswa “wajib” memberikan jawaban secara online, yaitu mahasiswa langsung mengisi lembar jawaban via blog. Hal ini salah satunya bertujuan untuk mencegah terjadinya duplikasi jawaban evaluasi (seperti dalam bentuk foto copy – dengan cara merubah nama yang memberikan jawaban). Tujuan lain dari evaluasi enam ini adalah agar setiap mahasiswa tidak akan “kaku” dalam hal melakukan komunikasi melalui internet setelah memiliki gelar sarjana nantinya, insya Allah.

Selamat bekerja!

Evaluasi III Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini adalah bahan evaluasi pembelajaran bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Persada Bunda.

Bahan  evaluasi tersebut didasarkan atas hasil pertemuan ketiga dalam Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi.

 Petunjuk Khusus:

1.         Berdo’a sebelum menuliskan jawaban.

2.         Soal-soal (hal-hal yang harus “dipecahkan” atau yang menuntut jawaban-jawaban) terdiri dari soal dalam format Pertanyaan Tertutup dan Pertanyaan Terbuka.

3.         Soal Nomor 1 sampai dengan Nomor 10 menggunakan format Pertanyaan Tertutup. Oleh karena itu, pilih salah satu jawaban yang dianggap benar.

4.         Soal Nomor 11 sampai dengan Nomor 20 menggunakan format Pertanyaan Terbuka. Oleh karena itu, berikan uraian jawaban terhadap soal tersebut (minimal dua baris).

5.         Bersyukur setelah selesai menjawab semua soal-soal yang diajukan.

Sistem Pertanyaan Tertutup:

1.         Sebelum era reformasi, pihak eksekutif memainkan peran penting dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Peran penting tersebut adalah meliputi, kecuali:

a.     Membuat peraturan perundang-undangan terkait dengan kekuasaan kehakiman.

b.    Organisasi.

c.     Administrasi.

d.    Finansial.

e.     Campur tangan dalam hal penetapan putusan pengadilan.

2.         Segala campur tangan pemerintah dalam urusan peradilan dilarang, kecuali dalam hal-hal tertentu di bawah ini, kecuali:

a.     Pemberian grasi.

b.    Pemberian rehabilitasi.

c.     Pemberian amnesti.

d.    Pemberian abolisi.

e.     Pemberian ekstradisi.

3.         Presiden memberi grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari:

a.     Mahkamah Agung.

b.    Mahkamah Konstitusi.

c.     Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

d.    Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat.

e.     Dewan Perwakilan Rakyat.

4.         Di bawah ini adalah bentuk-bentuk peristiwa hukum yang termasuk ke dalam terminologi grasi (pengampunan), kecuali:

a.     Perubahan pemidanaan.

b.    Peringanan pemidanaan.

c.     Pengurangan pemidanaan.

d.    Penghapusan pemidanaan.

e.     Penghapusan tuntutan pemidanaan.

5.         Presiden memberi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari:

a.     Mahkamah Agung.

b.    Mahkamah Konstitusi.

c.     Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

d.    Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat.

e.     Dewan Perwakilan Rakyat.

6.         Presiden memberi amnesti dengan memperhatikan pertimbangan dari:

a.     Mahkamah Agung.

b.    Mahkamah Konstitusi.

c.     Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

d.    Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat.

e.     Dewan Perwakilan Rakyat.

7.         Presiden memberi abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari:

a.     Mahkamah Agung.

b.    Mahkamah Konstitusi.

c.     Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

d.    Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat.

e.     Dewan Perwakilan Rakyat.

8.         Di bawah ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi independensi hakim secara langsung atau tidak langsung, kecuali:

a.     Bujuk rayu kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan ekonomi.

b.    Tekanan dari kekuatan politik yang berkuasa.

c.     Paksaan dari pemerintah.

d.    Tindakan balasan karena kepentingan politik.

e.     Penghasilan yang tidak sesuai dengan jabatan hakim.

9.         Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini di dalam konstitusi diatur di dalam pasal:

a.     Pasal 25 ayat (1) UUD 1945.

b.    Pasal 26 ayat (1) UUD 1945.

c.     Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

d.    Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.

e.     Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

10.     Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini di dalam konstitusi diatur di dalam pasal:

a.     Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

b.    Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

c.     Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

d.    Pasal 28D ayat (4) UUD 1945.

e.     Pasal 28D ayat (5) UUD 1945.

Sistem Pertanyaan Terbuka:

11.     Kemandirian peradilan adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Jelaskan dan berikan contoh terkait dengan: tekanan, baik fisik maupun psikis!

12.     Jelaskan perbandingan sebelum dan pasca reformasi antara kedudukan kekuasaan negara pada cabang eksekutif dalam pelaksanaan kekuasaan yudikatif di Indonesia yang dikaitkan dengan pentingnya pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.

13.     Menurut konstitusi, Presiden berhak untuk memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Jelaskan perbandingan dari keempat kewenangan presiden tersebut!

14.     Grasi merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden sebagai bagian dari pengecualian terhadap turut campurnya kekuasaan eksekutif terhadap penyelenggaraan kekuasaan yudikatif. Grasi tersebut dapat diterapkan dalam perkara pidana, perkara perdata, dan tata usaha negara. Pernyataan ini benar atau salah? Berikan pendapat saudara atas pilihan jawaban tersebut!

15.     Grasi wajib diajukan oleh setiap terpidana. Pernyataan ini benar atau salah? Berikan pendapat saudara atas pilihan jawaban tersebut!

16.     Permohonan Grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, dan pidana denda. Pernyataan ini benar atau salah? Berikan pendapat saudara atas pilihan jawaban tersebut!

17.     Uraikan dengan sebelumnya memberikan isian mengenai empat prinsip pertama kekuasaan kehakiman di Indonesia.

18.     Uraikan dengan sebelumnya memberikan isian mengenai empat prinsip kedua kekuasaan kehakiman di Indonesia.

19.     Prinsip kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (equal treatment) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Sebutkan minimal lima hal yang terkait dengan adanya pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dengan disertai contoh kasus.

20.     Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jelaskan!

Evaluasi II Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini adalah bahan evaluasi pembelajaran bagi mahasiswa Sekolah Tinggil Ilmu Hukum (STIH) Persada Bunda.

Bahan  evaluasi tersebut didasarkan atas hasil pertemuan kedua dalam Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi.

Petunjuk Khusus:

1.         Berdo’a sebelum menuliskan jawaban.

2.         Soal-soal (hal-hal yang harus “dipecahkan” atau yang menuntut jawaban-jawaban) terdiri dari soal dalam format Pertanyaan Tertutup dan Pertanyaan Terbuka.

3.         Soal Nomor 1 sampai dengan Nomor 10 menggunakan format Pertanyaan Tertutup. Oleh karena itu, pilih salah satu jawaban yang dianggap benar.

4.         Soal Nomor 11 sampai dengan Nomor 20 menggunakan format Pertanyaan Terbuka. Oleh karena itu, berikan uraian jawaban terhadap soal tersebut (minimal dua baris).

5.         Bersyukur setelah selesai menjawab semua soal-soal yang diajukan.

Sistem Pertanyaan Tertutup:

1.         Menurut konstitusi (UUD 1945), “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan itu menjadi salah satu dasar hukum mengenai peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Aturan di dalam konstitusi tersebut di atas diatur pada  pasal?

a.     Pasal 28 ayat (1).

b.    Pasal 28 ayat (2).

c.     Pasal 29 ayat (1).

d.    Pasal 29 ayat (2).

e.     Pasal 29 ayat (3).

2.         Kekuasaan Kehakiman yang merdeka mengandung makna:

a.     Bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam konstitusi.

b.    Kebebasan yang bersifat mutlak dalam melaksanakan wewenang yudisial karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

c.     Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

d.    Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

e.     Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

3.         Undang-Undang yang mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman pada saat ini, selain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah sebagai berikut, kecuali:

a.     Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

b.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

c.     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

d.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

e.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4.         Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah:

a.     Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif.

b.    Biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

c.     Mengesampingkan ketelitian dalam mencari kebenaran.

d.    Mengesampingkan kecermatan dalam mencari keadilan.

e.     Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

5.         Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan “cepat” adalah:

a.     Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif.

b.    Tidak perlu ada acara yang berbelit-belit, yang tidak memuaskan pencari keadilan.

c.     Mengesampingkan ketelitian dalam mencari kebenaran.

d.    Mengesampingkan kecermatan dalam mencari keadilan.

e.     Peradilan dilakukan tanpa proses yang bertahun-tahun, yang kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan tersebut.

6.         Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah:

a.     Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara prodeo.

b.    Tidak perlu ada acara yang berbelit-belit, yang tidak memuaskan pencari keadilan.

c.     Mengesampingkan ketelitian dalam mencari kebenaran.

d.    Mengesampingkan kecermatan dalam mencari keadilan.

e.     Pengadilan untuk rakyat harus murah supaya rakyat pencari keadilan dapat membayarnya. Selain itu, biaya harus dapat terpikul oleh rakyat.

7.         Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Umum adalah:

a.     Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

b.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

c.     Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum.

d.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peradilan Umum.

e.     Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Peradilan Umum. 

8.         Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Agama adalah:

a.     Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

b.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama.

c.     Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

d.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peradilan Agama.

e.     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peradilan Agama.

9.         Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Militer adalah:

a.     Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b.    Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Militer.

c.     Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Militer.

d.    Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Militer.

e.     Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peradilan Militer.

10.     Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

a.     Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

c.     Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

d.    Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

e.     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sistem Pertanyaan Tertutup:

11.     Konsep mengenai ruang lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia sama dengan konsep pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pernyataan ini benar atau salah? Berikan pendapat saudara atas pilihan jawaban tersebut!

12.     Peradilan dilakukan “Demi Keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa” berarti keadilan yang subyektif, bukan keadilan yang seobyektif-obyektifnya. Pernyataan ini benar atau salah? Berikan pendapat saudara atas pilihan jawaban tersebut!

13.     Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Pernyataan ini benar atau salah? Berikan pendapat saudara atas pilihan jawaban tersebut!

14.     Undang-Undang yang mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman, khususnya mengenai Mahkamah Konstitusi, selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Pernyataan ini benar atau salah? Berikan pendapat saudara atas pilihan jawaban tersebut!

15.     Undang-Undang yang mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman, khususnya mengenai Mahkamah Agung, selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pernyataan ini benar atau salah? Berikan pendapat saudara atas pilihan jawaban tersebut!

16.     Sebutkan dan jelaskan (dengan disertai dasar hukum kewenangan) empat badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

17.     Jelaskan dengan disertai contoh maksud dari pembentuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana!

18.     Jelaskan dengan disertai contoh maksud dari pembentuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan cepat!

19.     Jelaskan dengan disertai contoh maksud dari pembentuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan biaya ringan!

20.     Sebutkan 2 perbedaan dan 2 persamaan antara sesama pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu  antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi?