Evaluasi 4 Hukum Tata Negara

Evaluasi 4 Hukum Tata Negara bertujuan untuk lebih menambah daya ingat mahasiswa terhadap istilah-istilah dan hal-hal lainnya yang terkait dalam lingkup Hukum Tata Negara, khususnya mengenai beberapa aspek dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tujuan tersebut dikonsep sedemikian rupa dalam bentuk quiz. Untuk lebih jelasnya, silahkan mengunjungi halaman di bawah ini:

**** Evaluasi 4 Hukum Tata Negara ****

Sebelum memberikan jawaban terhadap Evaluasi Keempat Hukum Tata Negara tersebut di atas, pastikan telah menyelesaikan evaluasi sebelumnya:

**** Evaluasi 1 Hukum Tata Negara **** 

**** Evaluasi 2 Hukum Tata Negara ****

**** Evaluasi 3 Hukum Tata Negara **** 

Tugas Tambahan: 

1. Sebutkan minimal 3 (tiga) ahli Hukum Tata Negara!
2. Sebutkan terobosan hukum yang dibuat oleh 3 (tiga) ahli Hukum Tata Negara tersebut!
3. Berilah uraian singkat atas hal-hal tersebut di atas.
4. Uraian singkat tersebut ditulis dan/atau diketik pada kertas A4. 
5. Pada kertas jawaban cukup hanya mencantumkan nomor absen mahasiswa. 

Seperti biasa, tidak ada kewajiban dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas ini.

Doe, 7 Desember 2016. 

Asas Vox Populi Vox Dei - by Triska Felly

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini secara tidak langsung mengusung semangat demokrasi sesuai dengan adagium Vox Populi Vox Dei.

Vox Populi Vox Dei bermakna suara rakyat suara Tuhan atau dikehendaki oleh nurani rakyat. Dasar pemaknaan dari istilah Vox Populi Vox Dei tersebut didasarkan atas beberapa kutipan di bawah ini.

Sebuah makna demokrasi sering kali diartikan bagian dari prinsip-prinsip ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, perlu pendekatan filosofis dan historis agar mendapat rumusan yang sejalan dengan nilai-nilai yang ideal (das sollen). Makna kedaulatan di tangan rakyat (daulat rakyat) memiliki arti yang filosofis bahwa negara diciptakan dan diselenggarakan atas legitimasi rakyat. Oleh karena itu prinsip kedaulatan rakyat tak terbantahkan dalam perkembangan negara hukum yang demokratis (Salus Populi Supreme Lex – Suara Rakyat adalah Hukum yang Tertinggi; Vox Populi Cox Dei - Suara Rakyat adalah Suara Tuhan). Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XII/2014, hlm. 3.

Hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan aspirasinya perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum serta memahami bahwa vox populi vox dei suara rakyat adalah suara Tuhan, di mana Partai Politik sebagai sarana dan prasarana penyalur aspirasi rakyat mendapat tempat dan kedudukan sebagaimana mestinya (Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011, hlm. 9).

Sesungguhnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi dengan maksud utama adalah melahirkan pemimpin yang benar-benar dikehendaki oleh nurani rakyat (vox populi, vox dei). Selengkapnya lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHPU.D-XI/20013, hlm. 53.

Lihat Asas-asas Lainnya:

Asas The Presumption of Innocence – by Edison Hulu and Fauzan Gunovan.

Asas Ne Bis in Idem – by Johan Elvianus Hondro, Selamata and Wahyudi Said Pratama.

Asas Litis Finiri Oportet – by Ali Sahbana Munthe.

Asas Legalitas – by Putra Wahyu Pratana, Linda Lie, Raja Fatimah, Muhammad Fadillah and Eko Satria Putra.

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori – by Novriyani Irja.

Asas Teritorial atau Asas Wilayah – by Jumaidi Rahman and Apceria Pardosi.

Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur - Apa yang Telah Diputus oleh Hakim Harus Dianggap Benar - by Raja Fatimah.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali - Dalam Hal Ada Ketentuan Khusus dan Ada Ketentuan Umum, yang Dipergunakan adalah Ketentuan Khusus - by Muhammad Fadillah and Dina Rahmawati.

Asas Equality Before the Law– Similia Similibus – Persamaan dalam Hukum – by Ryan Damas Jayantri and Raja Juraidah Jaya.

Asas Nasional Aktif by Loni Agustin and Sepka Miko.

Asas Nasional Pasif dan Asas Universal by Debora Christanti.

Asas Unus Testis Nullus Testis by Al Ma’arif and Laisa Damayanti.

Asas Hukum Islam: Qishaash – by Juan Herbert Antameng.

Asas Wo Kein Klager ist; ist Kein Richter – Kalau Tidak Ada Tuntutan Hak, Maka Tidak Ada Peradilan - by Susi Susanti.

Asas Retroaktif - by Lutfil Aziz.

Asas Ubi Societas Ibi Ius - by Febryan Jabat Santoso.

Asas Fiat Justitia et Pereat Mundus dan Fiat Justitia et Ruat Coelum - by Doris Abdi dan Joel Roberto Simangunsong.

Asas Accusatoir - by Yusuf Parlindungan.

Asas Notoire Feiten - by Prildan Kartasiswara.

Asas In Dubio Pro Reo - by Hendra Purnama Debi.