Jadilah Bagian dari Pembeli Buku 10+ Prinsip

Judul Buku: 10+ Prinsip Membuat Skripsi:: Berfilsafat secara Positif untuk Karya Terindah Sepanjang Masa

Penulis: Duwi Handoko, S.H., M.H.
Ukuran: 21 x 26 cm
Tebal: 66 halaman (viii + 58 hlm)

Harga: Rp.50.000,00

ISBN:978-602-50009-5-9

Terbit: September 2018

Penerbit: Hawa dan AHWA

Informasi sebelumnya mengenai buku ini, dapat dilihat pada link di bawah ini:

10+ Prinsip Membuat Skripsi 

Tanda “+” bermakna bahwa buku ini akan disempurnakan lagi dalam terbitan yang akan datang.

Baca juga: Metode Penelitian Hukum menurut Duwi Handoko.

Untuk membaca ringkasan tulisan yang dimaksud silahkan klik link terkait dari daftar isi Ebook di bawah ini:

1. Niat.
2. Sekarang!
3. Bunuh Rasa Negatif!
4. Inspirasi dan Motivasi.
5. Berusaha.
6. Modal dan Mental.
7. Yakinlah.
8. Meraih Kebanggaan.
9. Logis dan Positif.
10. Kenangan sebagai Senjata Pamungkas.

Untuk membaca secara lengkap tulisan yang dimaksud silahkan klik link video di bawah ini:

1. Niat.
2. Sekarang!
3. Bunuh Rasa Negatif!
4. Inspirasi dan Motivasi.
5. Berusaha.
6. Modal dan Mental.
7. Yakinlah.
8. Meraih Kebanggaan.
9. Logis dan Positif.
10. Kenangan sebagai Senjata Pamungkas.

Silahkan melakukan unduhan sampel gratis dari buku  10+ Prinsip Membuat Skripsi:: Berfilsafat secara Positif untuk Karya Terindah Sepanjang Masa pada link berikut ini: Google Buku. Atau hubungi: +62-813-1971-1721 untuk membeli buku ini dalam versi cetak karena buku ini diperjual-belikan.

Jadilah Bagian dari Pembeli Buku A2HP2

Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia - Hawa dan AHWA

Rekomendasi yang dituangkan di dalam buku ini adalah:

1. Hendaknya pembentuk kebijakan hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang mengadopsi sistem hukum pidana Islam. Hal ini sangat penting karena balasan terhadap suatu kejahatan sudah seharusnya mengacu pada ketetapan ilahi. 
2. Hendaknya pembentuk kebijakan hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang menghimpun semua perbuatan jahat dalam satu kitab undang-undang. Menurut Duwi Handoko dalam bukunya yang berjudul Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP, hlm, 247, menyebutkan bahwa pada saat ini terdapat beberapa delik di dalam KUHP yang sudah tidak berlaku lagi dalam rangka penegakan Hukum Pidana di Indonesia, yaitu perbuatan korupsi, penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden, perdagangan wanita, laki-laki yang belum dewasa, dan perniagaan budak, penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, serta salah satu unsur perbuatan pada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. 
3. Hendaknya pembentuk kebijakan hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang memberikan tafsiran yang jelas dan tegas terhadap semua peristilahan yang digunakan dalam rangka penegakan hukum pidana. Selain itu, sudah seharusnya semua perbuatan jahat dinyatakan sebagai kejahatan, bukan seperti saat ini, yaitu sebagian dinyatakan sebagai kejahatan dan sebagian lainnya dinyatakan sebagai pelanggaran. 
4. Hendaknya pembentuk kebijakan hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang menambah bentuk-bentuk delik yang dinyatakan sebagai delik aduan (klacht delict). Hal ini sangat penting karena negara tidak seharusnya terlibat apabila korban tidak menghendaki adanya pemidanaan terhadap penjahat. 
5. Hendaknya pembentuk kebijakan hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang tetap mempertahankan pidana mati sebagai bagian dari pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini sangat penting karena pidana mati adalah salah satu cara ampuh untuk memberikan efek jera dan melenyapkan “bibit-bibit” jahat yang sudah jauh melenceng dari yang ditetapkan-Nya. 
6. Hendaknya pembentuk kebijakan hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang tetap mempertahankan pola pemidanaan berupa tetap menjatuhkan pemidanaan terhadap orang yang mencoba melakukan kejahatan. 
7. Hendaknya pembentuk kebijakan hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang menemukan solusi guna menghapus praktik sistem “pemidanaan kredit”. Hal ini sangat penting karena apabila suatu perbuatan memenuhi lebih dari satu aturan pidana, maka hanya dikenakan satu aturan pidana yang memuat ancaman pidana paling berat dan terhadap perkara-perkara tersebut diadili sekaligus oleh pengadilan.

Ingin contoh gratis buku Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP karangan Duwi Handoko, S.H., M.H.? Silahkan akses di GooglePlay. Atau hubungi: +62-813-1971-1721. 



Judul Buku: Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)

Penulis: Duwi Handoko, S.H., M.H.
Ukuran: 21 x 26 cm
Tebal: 246 halaman (xxii + 224 hlm)

Harga: Rp.150.000,00

ISBN:978-602-50009-2-8

Jadilah Bagian dari Pembeli Buku KKMK

Terdapat perbedaan yang signifikan antara ruang lingkup kekuasaan kehakiman dengan para pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pelaku kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari ruang lingkup kekuasaan kehakiman, sedangkan Komisi Yudisial serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang termasuk ke dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, tidak termasuk sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia.

SUSI AHLI PARA PIHAK TUNJUK BUKTI LAIN, SASPEK, SUSI SANGKA AKU SUMPAH, dan SAS NGAKU TAHU HAKIM adalah rumus-rumus untuk mengetahui alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Agung. Temukan uraiannya di dalam buku ini.

Ingin contoh gratis buku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia karangan Duwi Handoko, S.H., M.H.? Silahkan akses di GooglePlay

Judul Buku: Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Penulis: Duwi Handoko, S.H., M.H.
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 520 halaman (xxviii + 492 hlm)

Harga: Rp.150.000,00

ISBN:978-602-72365-2-3

Kontak Penulis Buku:
+62-813-1971-1721.

Lihat bagian kecil isi buku dalam bentuk video pada link di bawah ini:
Presentation KKMK.