Presentation 6 KKMK STIH PB

Meskipun tidak ada antrian panjang seperti halnya pada loket-loket tertentu (salah satunya seperti loket pembelian tiket untuk menonton suatu pertunjukan), akan tetapi permintaan mahasiswa terhadap bahan ajar dalam bentuk slide presentasi pada masa-masa tertentu, menimbulkan antrian pada saat berakhirnya perkuliahan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, pada halaman ini diberikan tampilan dan unduhan tampilan terhadap bahan pembelajaran Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi bagi Mahasiswa STIH Persada Bunda, khususnya materi perkuliahan pada pertemuan keenam, yang insya Allah akan dipaparkan pada esok hari (21 Oktober 2015, yang bertepatan dengan 16 + 1 WardHand).

Perlu diperhatikan bahwa, tampilan dan unduhan tampilan terhadap materi pembelajaran tersebut terdiri dari dua format, yaitu format daring dan luring. Silahkan melihat tampilan sebagaimana dimaksud di bawah ini atau melakukan unduhan pada link yang sudah disediakan di bawah tampilan masing-masing format.

Semoga tidak ada lagi antrian :)

Jadilah Bagian dari Pembeli Buku HP-HKI 2

Buku HP-HKI 2 adalah bagian kedua (lihat: Buku HP-HKI 1) dari buku Karangan Duwi Handoko, S.H., M.H., yang memperoleh insentif Buku Teks Tahun 2015.  Penulis buku ini dapat dihubungi pada nomor kontak: +62-813-1971-1721.




HP-HKI 2 adalah akronim dari Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual (Jilid II). Dalam Buku HP-HKI 2 ini, antara lain diuraikan tentang:

1. Organ negara yang memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah organ negara pada cabang kekuasaan eksekutif, eksekutif, dan yudikatif. Secara umum, perlindungan dari cabang kekuasaan negara di bidang eksekutif dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selain Perlindungan Varietas Tanaman) dan secara khusus (hanya untuk Perlindungan Varietas Tanaman), dilaksanakan oleh Menteri Pertanian. Perlindungan dari kekuasaan negara pada cabang legislatif adalah dalam bentuk pembentukan undang-undang tentang hak kekayaan intelektual, sedangkan perlindungan dari kekuasaan negara pada cabang yudikatif adalah mengadili perkara pidana, menyelesaikan sengketa perdata di bidang Hak Kekayaan Intelektual, atau menguji undang-undang tentang hak cipta dan hak kekayaan industri.
2. Pelindungan suatu ciptaan di bidang Hak Cipta dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, tetap dilindungi oleh negara. Pendaftaran hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta sangat perlu atau sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh minimal dua faktor, yaitu sebagai sarana meyakinkan hakim dalam pemeriksaan di persidangan dan sebagai sarana meyakinkan pihak bank dalam rangka pemberian kredit. Dari enam undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan industri di Indonesia, terdapat empat undang-undang (perlindungan varietas tanaman, desain industri, paten, dan merek) atau sebesar 67% yang memuat tentang Hak Prioritas dalam hal pendaftaran hak kekayaan intelektual. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak dua undang-undang (rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu) atau sebesar 33% tidak memuat ketentuan mengenai hak prioritas. Perlu ditegaskan di sini, Undang-Undang tentang Hak Cipta juga tidak mengenal pendaftaran dengan hak prioritas. Pendaftaran terhadap Merek dan Indikasi Geografis serta hak kekayaan industri lainnya, tentu akan membawa dampak positif terhadap para pemiliknya karena para pemiliknya tersebut dapat memperoleh hak ekonomi, baik karena karya intelektual itu dijadikan sarana komersial bagi pemiliknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menikmati hak ekonomi dari beraneka hak di bidang hak kekayaan intelektual tersebut. Secara umum, negara hanya memberikan perlindungan terhadap karya intelektual yang didaftarkan. Dengan demikian, pendaftaran sangat penting dilakukan oleh setiap pemilik karya intelektual, baik itu pemilik hak di bidang hak cipta maupun pemilik hak di bidang hak kekayaan industri. Selain itu, dengan adanya pendafaran maka hak ekonomi pemiliknya semakin terjamin karena ditetapkan dengan undang-undang.
3. Kualifikasi delik di bidang hak kekayaan intelektual, oleh para pembentuk undang-undangnya, baik di bidang hak cipta maupun hak kekayaan industri (kecuali perlindungan varietas tanaman yang tidak menyebutkan dengan tegas apakah termasuk delik biasa atau delik aduan) dikategorikan ke dalam delik aduan.
4. Pembentuk undang-undang secara tidak langsung telah membuat kamar-kamar tersendiri terhadap pola maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana penjara atau batasan waktu pelaksanaan pidana dan besarnya pidana denda bagi para pelanggar ketentuan pidana di bidang hak cipta dan hak kekayaan industri. Ancaman pidana maksimal di bidang hak cipta ditinjau dari kualifikasi pidana yang dijatuhkan adalah selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau denda sebanyak 4 (empat) milyar rupiah dengan klasifikasi kumulatif alternatif. Sedangkan ancaman pidana minimal di bidang hak cipta ditinjau dari kualifikasi pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebanyak 100 (seratus) juta rupiah dengan klasifikasi tunggal, yaitu, hanya satu jenis pidana saja yang diancamkan di dalam ketentuan pidananya. Selanjutnya, ancaman pidana maksimal di bidang hak kekayaan industri ditinjau dari kualifikasi pidana yang dijatuhkan adalah selama 7 (tujuh) tahun penjara dan/atau denda sebanyak 2,5 (dua koma lima) milyar rupiah dengan klasifikasi kumulatif alternatif. Sedangkan ancaman pidana minimal di bidang hak kekayaan industri ditinjau dari kualifikasi pidana yang dijatuhkan adalah pidana kurungan selama 1 tahun atau denda sebanyak 200 (dua ratus) juta rupiah dengan klasifikasi alternatif, yaitu, terdapat pilihan untuk memilih salah satu jenis pidana yang diancamkan di dalam ketentuan pidananya.
5. Terdapat dua pola penyelesaian sengketa terhadap hak kekayaan intelektual pada umumnya, yaitu secara litigasi dan non litigasi. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman tidak mengatur pola penyelesaian sengketa, baik yang diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa secara non litigasi dilakukan dalam bentuk arbitrase, mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Deskripsi singkat buku:

Judul: Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)
Penulis: Duwi Handoko, S.H., M.H.
Ukuran: 14 x 21 cm
Tebal: 200 halaman (xxvi + 174 hlm)
Harga: Rp.150.000,00
ISBN: 978-602-72365-3-0 (Nomor Jilid Lengkap)
ISBN: 978-602-72365-4-7 (Jilid 1)
ISBN: 978-602-72365-5-4 (Jilid 2)

Pembeli Buku HP-HKI 2 secara tegas dinyatakan oleh penulisnya (pencipta) sudah memiliki izin untuk melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi yang diberikan oleh pencipta adalah untuk hal-hal yang disebutkan di bawah ini:
1. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
2. Penerjemahan ciptaan; dan
3. Pendistribusian ciptaan.
Dengan demikian, setiap pembeli Buku HP-HKI 2 adalah setiap orang yang dengan izin pencipta diberikan hak untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial terhadap ciptaan dalam bentuk Buku HP-HKI 2.

Buku HP-HKI 2 dapat dibaca melalui Google Buku pada link: Buku HP-HKI 2. Atau dapat juga dibaca langsung pada blog ini.

 


Buku juga HP-HKI 1 melalui Google Buku pada link: Buku HP-HKI 1. Atau dapat juga dibaca langsung pada blog ini.

Jadilah Bagian dari Pembeli Buku HP-HKI 1

Buku HP-HKI 1 adalah bagian pertama (lihat: Buku HP-HKI 2) dari buku Karangan Duwi Handoko, S.H., M.H., yang memperoleh insentif Buku Teks Tahun 2015.


HP-HKI 1 adalah akronim dari Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual (Jilid I). Dalam Buku HP-HKI 1 ini, antara lain diuraikan tentang:

1. Kekayaan intelektual terdiri atas Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta. Undang-undang tentang hak kekayaan intelektual senantiasa di Indonesia senantiasa berubah-ubah. Dalam sejarah bernegara, perubahan-perubahan itu dapat ditinjau dari diberlakukannya peraturan baru untuk menggantikan peraturan yang lama.
2. Definisi dan objek hukum dari hak kekayaan intelektual sudah diatur di dalam undang-undang. Sedangkan subjek hukum dari hak tersebut adalah setiap orang yang ditafsirkan secara luas, yaitu orang perorangan dan/atau badan hukum. Pemilik karya intelektual di bidang Hak Cipta disebut pencipta. Sedangkan pemilik karya intelektual di bidang hak kekayaan industri, yaitu pemulia, pemilik rahasia dagang, pendesain, inventor, pemilik merek terdaftar, dan produsen.
3. Undang-Undang tentang Hak Cipta merupakan undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia yang memiliki bab terbanyak dibandingkan dengan undang-undang mengenai hal yang sama, yaitu sebanyak 19 bab. Sedangkan Undang-Undang tentang Paten merupakan undang-undang yang memiliki pasal terbanyak dibandingkan, yaitu 139 pasal. Selanjutnya, Undang-Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual dengan bab yang minimal, yaitu sebanyak 10 bab. Sedangkan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang merupakan undang-undang yang memiliki pasal minimal dibandingkan dengan undang-undang mengenai hal yang sama, yaitu dengan 19 pasal.
4. Hak kekayaan intelektual, baik di bidang Hak Cipta (kecuali beberapa hal yang terkait dengan hak moral) maupun di bidang Hak Kekayaan Industri (secara umum; kecuali rahasia dagang) dibatasi masa berlakunya oleh pembentuk undang-undang. Masa berlaku perlindungan di bidang Merek dapat diperpanjang sedangkan masa berlaku perlindungan di bidang Paten tidak dapat diperpanjang.
5. Hak kekayaan intelektual yang tidak dilindungi oleh hukum antara lain meliputi bertentangan dengan moralitas agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, ketertiban umum, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup atau pertahanan dan keamanan negara.
6. Pemilik hak atas hasil karya intelektual dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan haknya tersebut secara komersial. Pemilik hak bisa memberikan lisensi kepada pihak lain. Lisensi ini bukan dalam bentuk pengalihan hak. Tidak semua pemberian hak atas hasil karya intelektual manusia oleh pembentuk undang-undang harus diberikan dalam bentuk lisensi wajib.

Dalam Buku HP-HKI 1 ini, juga diuraikan tentang keinginan dari penulis kepada seluruh pembaca yang pada pokoknya: “Pahami Cara Cepat dan Tepat untuk Mengetahui Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia di dalam Buku Ini, yaitu dengan Rumus: RD Ditulis PM bukan Hak Cipta apalagi IG dan PUTS bahkan PVT”.

Deskripsi singkat buku:

Judul: Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I)

Penulis: Duwi Handoko, S.H., M.H.

Ukuran: 14 x 21 cm

Tebal: 528 halaman (xx + 508 hlm)

Harga: Rp.150.000,00

ISBN: 978-602-72365-3-0 (Nomor Jilid Lengkap)

ISBN: 978-602-72365-4-7 (Jilid 1)
ISBN: 978-602-72365-5-4 (Jilid 2)

Pembeli Buku HP-HKI 1 secara tegas dinyatakan oleh penulisnya (pencipta) - dapat dihubungi dengan nomor kontak +62-813-1971-1721 - sudah memiliki izin untuk melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi yang diberikan oleh pencipta adalah untuk hal-hal yang disebutkan di bawah ini:
1. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
2. Penerjemahan ciptaan; dan
3. Pendistribusian ciptaan.
Dengan demikian, setiap pembeli Buku HP-HKI 1 adalah setiap orang yang dengan izin pencipta diberikan hak untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial terhadap ciptaan dalam bentuk Buku HP-HKI 1.

Buku HP-HKI 1 dapat dibaca melalui Google Buku pada link HP-HKI 1. Atau dapat juga dibaca secara langsung pada blog ini:



Buku HP-HKI 2 dapat dibaca melalui Google Buku pada link HP-HKI 2. Atau dapat juga dibaca secara langsung pada blog ini:

Makalah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi

Berikut ini adalah tema dan sistematika penulisan untuk Makalah Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi, bagi Mahasiswa STIH Persada Bunda TA. 2015/2016.

Bagi Mahasiswa dengan nomor urut absen 1 sampai dengan 6 (lihat tabel di bawah), wajib memperhatikan uraian wajib, uraian tambahan, dan sistematika penulisan pada makalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Uraian Wajib pada Makalah:

1.    Definisi Kekuasaan Kehakiman.

2.    Ruang Lingkup Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Pelaku Kekuasaan Kehakiman dan Bukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman).

3.    Hukum yang Dicita-citakan (Das Sollen) atau Hukum yang Seharusnya Dijalankan atau Hukum yang Diharapkan dalam Pelaksanaan Prinsip ...*

*: Sesuaikan dengan tema makalah.

4.    Hukum dalam Realita (Das Sein) atau Wujud Pelaksanaan Hukum pada Masyarakat atau Hukum yang Diterapkan dalam Pelaksanaan Prinsip ...**

**: Sesuaikan dengan tema makalah.

5.    Keselarasan antara Das Sollen dan Das Sein dalam Pelaksanaan Prinsip ...***

***: Sesuaikan dengan tema makalah serta uraikan secara singkat apakah terjadi penyimpangan antara das sollen dan das sein? Apabila terjadi penyimpangan, sebutkan bentuk penyimpangan yang terjadi dan solusi untuk mengatasi penyimpangan tersebut.

Uraian Tambahan pada Makalah:

1.    Dasar Hukum Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Konstitusi dan Undang-Undang).

2.    Empat Asas Penting dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Sistematika Penulisan Makalah Delik-delik dalam KUHP:

BAB I     PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

1)  Uraian Wajib 1

2)  Uraian Wajib 2

3)  Uraian Tambahan 1

4)  Uraian tambahan 2

B.   Permasalahan

1)  Uraian Wajib 3

2)  Uraian Wajib 4

3)  Uraian Wajib 5

BAB II   PEMBAHASAN

A.   Uraian Wajib 3

B.   Uraian Wajib 4

C.    Uraian Wajib 5

BAB III  PENUTUP

A.   Kesimpulan

1)     Jawaban dari Permasalahan 1.

2)     Jawaban dari Permasalahan 2.

3)     Jawaban dari Permasalahan 3.

B.   Saran

1)     Saran atas jawaban dari Permasalahan 1.

2)     Saran atas jawaban dari Permasalahan 2.

3)     Saran atas jawaban dari Permasalahan 3.

DAFTAR PUSTAKA (minimal 5 buku)

Bagi Mahasiswa dengan nomor urut absen 7 sampai dengan 31, silahkan melakukan pengembangan sendiri terhadap substansi dari tema makalah yang diberikan dengan mengacu pada sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I     PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

1)  Uraian Wajib 1

2)  Uraian Wajib 2

3)  Uraian Tambahan 1

4)  Uraian Tambahan 2

B.   Permasalahan

1)  Improvisasi Mahasiswa 1 (wajib)

2)  Improvisasi Mahasiswa 2 (wajib)

3)  Improvisasi Mahasiswa 3 (tambahan)

BAB II   PEMBAHASAN

A.   Improvisasi Mahasiswa 1 (wajib)

B.   Improvisasi Mahasiswa 2 (wajib)

C.    Improvisasi Mahasiswa 3 (tambahan)

BAB III  PENUTUP

A.   Kesimpulan

1)     Jawaban dari Permasalahan 1.

2)     Jawaban dari Permasalahan 2.

3)     Jawaban dari Permasalahan 3.

B.   Saran

1)     Saran atas jawaban dari Permasalahan 1.

2)     Saran atas jawaban dari Permasalahan 2.

3)     Saran atas jawaban dari Permasalahan 3.

DAFTAR PUSTAKA (minimal 5 buku)

Pekanbaru, 8 Oktober 2015 (selamat HUT yang ke 30, i – meskipun telah lewat 3 hari)

Dosen Pengampu Mata Kuliah

Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi

STIH Persada Bunda

Duwi Handoko, S.H., M.H.

Unduh: Tema Makalah KKMK.

Alhamdulillah, Menjadi Penerima Insentif Buku Teks Tahun 2015

Alhamdulillah,

Duwi Handoko, sebagai pendiri Penerbit Buku Hawa dan AHWA dan sekaligus sebagai penulis “perintis” dari usaha penerbitan tersebut, pada bulan September Tahun 2015, tepatnya pada tanggal 14 September 2015, meraih prestasi berupa menjadi salah satu Penerima Insentif Buku Teks Tahun 2015.

Jumlah Penerima Insentif Buku Teks Tahun 2015 itu sendiri adalah sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) naskah dari 354 (tiga ratus lima puluh empat) naskah usulan. Setiap orang yang menerima insentif, menerima uang sebesar Rp22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) yang setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15%, para penerima insentif menerima uang sebesar 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Apakah insentif berupa uang tunai tersebut akan dipotong kembali dengan biaya transfer plus pajak seperti yang telah dilakukan pada saat menerima insentif Buku Ajar tahun 2015? 

Jawabannya akan diberikan paling lambat pada akhir tahun ini, insya Allah.

Kesimpulannya, prestasi penulis Buku Hawa dan AHWA, yaitu dalam lingkup Insentif Buku Teks Tahun 2015 pada saat tulisan ini dibuat adalah akan menerima insentif berupa uang tunai sebesar 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).


Terima kasih, ya Allah.

Doe dan Istri serta Hawa dan AHWA - Ke Bogor