Evaluasi Pembelajaran 3 Pendidikan Kewarganegaraan

Evaluasi Pembelajaran 3: Sejarah Regulasi Kewarganegaraan

1. Apa dasar konstitusional baru dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Dekrit Presiden 1959 Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Siapa yang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan mendaftar dalam waktu 4 tahun setelah UU No. 12 Tahun 2006 diundangkan?

Anak yang lahir di luar perkawinan sah dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin Penduduk Riau WNI yang tinggal lebih dari 5 tahun di luar negeri Anak hasil adopsi asing

3. Apa salah satu pokok materi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?

Ketentuan tentang pemilu bagi WNI Syarat menikah dengan warga negara asing Ketentuan pidana terkait kewarganegaraan Perbedaan hak warga negara dan penduduk

4. Apa alasan utama Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dinilai perlu diganti?

Hanya berlaku untuk warga negara keturunan asing Tidak lagi sesuai secara filosofis, yuridis, dan sosiologis Tidak sesuai dengan sistem presidensial Mengandung ketentuan tentang kewarganegaraan ganda

5. Apa yang terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 setelah UU Nomor 12 Tahun 2006 diterbitkan?

Digabung dengan undang-undang baru Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Diperbarui sebagian pasalnya Ditetapkan sebagai aturan pelengkap

Evaluasi Pembelajaran 2 Pendidikan Kewarganegaraan

Anda Telah Berhasil

Selamat!

Anda Telah Berhasil Menyelesaikan Evaluasi Pembelajaran

Informasikan hasilnya kepada Dosen Pengampu pada jam perkuliahan.

Jika Anda ingin mencoba kembali, klik tombol berikut:

Evaluasi Pembelajaran 1 Pendidikan Kewarganegaraan

DHCR - Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Krisis

Aturan pelaksanaan darurat untuk penanganan situasi krisis nasional.

Lihat Dokumen

Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Investasi

Peraturan Presiden terkait penanaman modal di berbagai sektor usaha.

Lihat Dokumen

Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Aturan Pokok Pemerintahan

UU yang mengatur dasar-dasar pemerintahan setelah kemerdekaan.

Lihat Dokumen

UU Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006 & UU No. 16 Tahun 2019)

• UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Versi Asli)
  Lihat Dokumen
• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006
  Lihat Dokumen

UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 & UU No. 16 Tahun 2019)

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Versi Asli)
  Lihat Dokumen
• UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974
  Lihat Dokumen