Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 KPdt.Sus-BPSK2024

Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

I. Pendahuluan

• Latar belakang pentingnya perlindungan konsumen dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia.
• Peran BPSK sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
• Munculnya sengketa hukum terkait kewenangan BPSK dalam menangani perkara teknis seperti P2TL.
• Tujuan makalah: mengkaji kewenangan BPSK berdasarkan Putusan MA No. 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

II. Rumusan Masalah

• Apakah BPSK berwenang memutus sengketa teknis ketenagalistrikan?
• Apa dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut?
• Bagaimana implikasinya terhadap peran BPSK di sektor pelayanan publik?

III. Landasan Teori

• Pengertian, fungsi, dan kewenangan BPSK menurut UU No. 8 Tahun 1999.
• Asas hukum perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa.
• PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Putusan BPSK.
• Yurisprudensi tentang batas kewenangan BPSK.

IV. Metode Penelitian

• Jenis: Yuridis normatif.
• Pendekatan: Undang-undang dan studi kasus.
• Sumber data: Putusan MA, peraturan, literatur hukum.

V. Analisis Kasus

• Pelaku usaha: PT PLN (Persero) ULP Banjarbaru; Konsumen: Bambang Syamsuzar Oyong.
• Putusan BPSK Banjarmasin: Mengabulkan sebagian pengaduan, menyatakan tagihan PLN tidak sah.
• Putusan PN Banjarbaru: Menolak keberatan PLN.
• Putusan MA: Mengabulkan kasasi PLN, menyatakan pelanggaran teknis dan tagihan PLN sah.

VI. Implikasi Putusan

• Putusan MA membatasi kewenangan BPSK atas kasus pelanggaran teknis.
• Perlu kejelasan peraturan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
• Tantangan perlindungan konsumen jika BPSK tidak bisa menangani sengketa teknis.

VII. Kesimpulan

Putusan MA menegaskan BPSK tidak berwenang menangani perkara teknis seperti P2TL. MA menggunakan tafsir sistematis terhadap PERMA No. 1 Tahun 2006 dan regulasi teknis ketenagalistrikan.

VIII. Saran

• Pemerintah dan DPR perlu merevisi regulasi untuk memperjelas kewenangan BPSK.
• BPSK perlu pelatihan tentang batasan kewenangan agar tidak ultra vires.
• Perlu mekanisme pengaduan sektor ketenagalistrikan yang mudah diakses dan sesuai hukum.

Unduh Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan terkait dapat diunduh pada link berikut ini:

Link Putusan Mahkamah Agung

Apabila link di atas tidak bisa diakses, silakan gunakan link alternatif berikut ini:

Link Alternatif (Google Drive)

Peradilan

 

Definisi Peradilan 

Pengadilan

 

Definisi Pengadilan 

 

Evaluasi Pembelajaran 8 Pendidikan Pancasila

1. Bagaimana nilai ketuhanan dalam Pancasila dapat tercermin dalam kegiatan membuat resume perkuliahan?

A. Dengan mencatat semua informasi tanpa mempertimbangkan etika.
B. Dengan mengaplikasikan prinsip kejujuran dan integritas saat merangkum materi.
C. Dengan fokus hanya pada pencapaian pribadi.
D. Dengan tidak mencatat bahan kuliah yang dianggap sulit.

2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong untuk:

A. Mengabaikan pendapat orang lain dalam membuat resume.
B. Menghargai pandangan rekan dalam kelompok belajar.
C. Mengutamakan ego dalam menyusun resume.
D. Menyalin karya orang lain sebagai cara cepat menyelesaikan tugas.

3. Saat membuat resume, bagaimana penerapan nilai persatuan Indonesia?

A. Dengan menggunakan bahasa dan istilah yang hanya dimengerti sendiri.
B. Dengan mengajak rekan untuk berkolaborasi dan berbagi informasi.
C. Dengan fokus pada materi yang hanya relevan bagi diri sendiri.
D. Dengan mengabaikan kontribusi kelompok lain dalam diskusi.

4. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan untuk:

A. Menyusun resume yang hanya menguntungkan diri sendiri.
B. Mencatat dan membagikan informasi yang bermanfaat bagi semua orang.
C. Menghargai pendapat dosen tanpa mencerminkan dalam resume.
D. Membuat resume hanya untuk kepentingan nilai akademis.

5. Ketika menyusun resume, nilai-nilai apa yang seharusnya dijunjung tinggi untuk mencapai masyarakat yang harmonis?

A. Diskriminasi terhadap sudut pandang yang berbeda.
B. Toleransi dan saling menghargai dalam mengumpulkan informasi.
C. Mengedepankan pandangan pribadi di atas kebenaran akademis.
D. Mengabaikan diskusi kelompok dan lebih memilih untuk bekerja sendiri.

Selamat! Semua jawaban benar.

 

Evaluasi Pembelajaran 7 Pendidikan Pancasila

Silakan jawab pertanyaan di bawah ini:

1. Negara mana yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia?
   • A. Amerika Serikat
   • B. Jepang
   • C. Inggris
   • D. Jerman

   Sumber: Detik

2. Negara mana yang memiliki universitas terkenal seperti Harvard dan Stanford?
   • A. Kanada
   • B. Australia
   • C. Inggris
   • D. Amerika Serikat

   Sumber: Detik

3. Di negara mana siswa diharuskan menyelesaikan satu tahun kerja praktek sebelum lulus?
   • A. Kanada
   • B. Inggris
   • C. Jerman
   • D. Australia

   Sumber: Detik

4. Universitas mana yang terkenal di Korea Selatan?
   • A. Seoul National University
   • B. Tokyo University
   • C. University of Melbourne
   • D. Cambridge University

   Sumber: Detik

5. Negara mana yang memiliki universitas seperti Université de Paris-Sorbonne?
   • A. Jerman
   • B. Perancis
   • C. Cina
   • D. Belanda

   Sumber: Detik

6. Di urutan keberapa Australia berada dalam daftar negara dengan sistem pendidikan terbaik?
   • A. Ketiga
   • B. Kedua
   • C. Kelima
   • D. Pertama

   Sumber: Detik