Rabu, November 27, 2024
Senin, November 25, 2024
Sejarah Regulasi Terorisme di Indonesia: Sebuah Narasi
Sejarah regulasi terorisme di Indonesia mencerminkan respons negara terhadap ancaman keamanan yang semakin kompleks. Dimulai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 pada 18 Oktober 2002, regulasi ini muncul sebagai langkah mendesak untuk menanggapi tragedi Bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002. Perppu ini memberikan dasar hukum pemberantasan tindak pidana terorisme yang sebelumnya tidak diatur secara khusus dalam hukum nasional.
Pada hari yang sama, diterbitkan pula Perppu Nomor 2 Tahun 2002, yang secara eksplisit memberlakukan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 untuk menangani kasus Bom Bali I. Kedua Perppu ini menjadi respons cepat pemerintah dalam menghadapi ancaman terorisme yang mengejutkan dunia internasional.
Langkah ini kemudian diperkuat dengan pengesahan kedua Perppu tersebut menjadi undang-undang pada 4 April 2003. Perppu Nomor 1 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, sementara Perppu Nomor 2 Tahun 2002 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Undang-undang ini memastikan adanya dasar hukum yang permanen untuk menangani tindak pidana terorisme di Indonesia.
Seiring perkembangan ancaman terorisme yang melibatkan teknologi informasi dan strategi baru, Indonesia kembali memperbarui regulasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Disahkan pada 21 Juni 2018 oleh Presiden Joko Widodo, UU ini menambahkan pendekatan preventif, memperluas definisi tindak pidana terorisme, serta memperkuat peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Perjalanan ini mencapai babak baru dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2023. KUHP ini, meskipun berfokus pada reformasi hukum pidana secara umum, tetap relevan dalam konteks terorisme karena mencakup aturan umum terkait tindak pidana berat.
Sejarah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merespons ancaman terorisme melalui evolusi hukum yang berkelanjutan. Transformasi dari Perppu menjadi undang-undang dan revisi berikutnya tidak hanya menegaskan pentingnya adaptasi hukum terhadap dinamika ancaman keamanan, tetapi juga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar hukum yang semakin kuat, diharapkan upaya pemberantasan terorisme dapat terus memberikan rasa aman dan mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang damai dan adil.
Jumat, November 22, 2024
Bentuk, Larangan, dan Contoh Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004
Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menetapkan pengertian dan lingkup terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta langkah-langkah penghapusan tindak kekerasan tersebut.
Pasal 1 angka 1 mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Termasuk dalam pengertian ini adalah ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sementara itu, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa penghapusan KDRT merupakan jaminan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan, menindak pelaku, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Pasal 2 beserta bagian penjelasannya mengatur lingkup rumah tangga yang terdiri dari beberapa kategori. Pertama, suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri. Kedua, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian, seperti mertua, menantu, ipar, dan besan, yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Ketiga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu. Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa pekerja rumah tangga dianggap sebagai anggota keluarga selama mereka tinggal dalam rumah tangga tersebut.
Berdasarkan Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, berikut adalah rincian bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang beserta deskripsi unsur-unsurnya dan contoh kasus.
| No | Jenis Kekerasan | Deskripsi | Contoh Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | Kekerasan Fisik (Pasal 5 huruf a) |
Perbuatan yang: - Mengakibatkan rasa sakit, seperti memukul menggunakan tangan atau benda keras. - Menyebabkan jatuh sakit, seperti mendorong korban hingga cedera atau demam akibat luka. - Mengakibatkan luka berat, seperti mematahkan tulang atau melukai organ tubuh yang vital (Pasal 6). |
Suami memukul istri dengan kayu hingga menyebabkan luka di kepala yang membutuhkan jahitan. |
| 2 | Kekerasan Psikis (Pasal 5 huruf b) |
Perbuatan yang: - Menimbulkan ketakutan, seperti ancaman verbal yang berulang. - Menghilangkan rasa percaya diri, seperti penghinaan terus-menerus. - Membuat korban tidak mampu bertindak, seperti larangan keluar rumah tanpa alasan jelas. - Menyebabkan penderitaan psikis berat, seperti pelecehan verbal yang berujung trauma (Pasal 7). |
Suami sering merendahkan istri di depan anak-anak dengan menyebutnya tidak berguna. |
| 3 | Kekerasan Seksual (Pasal 5 huruf c) |
Meliputi: - Pemaksaan hubungan seksual terhadap korban, meskipun dalam keadaan korban sakit atau tidak bersedia. - Eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, seperti memaksa pasangan berhubungan dengan orang lain untuk keuntungan tertentu (Pasal 8). |
Suami memaksa istri melakukan hubungan seksual meski istri sedang dalam masa pemulihan pasca-operasi. |
| 4 | Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 5 huruf d) |
Perbuatan yang: - Tidak memberikan kehidupan yang layak, seperti tidak memberikan nafkah dasar bagi istri dan anak. - Tidak menyediakan perawatan atau pemeliharaan wajib menurut hukum atau perjanjian. - Membatasi korban untuk bekerja yang layak, sehingga menyebabkan ketergantungan ekonomi (Pasal 9). |
Suami berhenti memberikan nafkah kepada keluarga selama enam bulan tanpa alasan yang jelas, menyebabkan anak-anak putus sekolah. |
Analisis Ketentuan Pidana dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Ketentuan Pidana dalam Bab VIII UU No. 23 Tahun 2004
Bab VIII dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Setiap ancaman pidana yang diatur bersifat alternatif, artinya pelaku dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda, bukan keduanya secara bersamaan.
| Pasal | Kategori Tindak Pidana | Pidana Penjara | Pidana Denda | Catatan Khusus |
|---|---|---|---|---|
| Pasal 44 | Kekerasan fisik umum | Maks. 5 tahun | Maks. Rp 15 juta | - |
| Kekerasan fisik dengan luka berat | Maks. 10 tahun | Maks. Rp 30 juta | - | |
| Kekerasan fisik mengakibatkan kematian | Maks. 15 tahun | Maks. Rp 45 juta | - | |
| Kekerasan fisik ringan (suami-istri, tanpa dampak berat) | Maks. 4 bulan | Maks. Rp 5 juta | Delik aduan (Pasal 51) | |
| Pasal 45 | Kekerasan psikis umum | Maks. 3 tahun | Maks. Rp 9 juta | - |
| Kekerasan psikis ringan (suami-istri, tanpa dampak berat) | Maks. 4 bulan | Maks. Rp 3 juta | Delik aduan (Pasal 52) | |
| Pasal 46 | Kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual) | Maks. 12 tahun | Maks. Rp 36 juta | - |
| Pasal 46 | Kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual) yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya | Maks. 12 tahun | Maks. Rp 36 juta | Delik aduan (Pasal 53) |
| Pasal 47 | Pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial | Min. 4 tahun, maks. 15 tahun | Min. Rp 12 juta, maks. Rp 300 juta | - |
| Pasal 48 | Kekerasan seksual dengan akibat berat | Min. 5 tahun, maks. 20 tahun | Min. Rp 25 juta, maks. Rp 500 juta | - |
| Pasal 49 | Penelantaran rumah tangga | Maks. 3 tahun | Maks. Rp 15 juta | - |
| Pasal 50 | Pidana tambahan | Tidak diatur | Tidak diatur | Pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku atau kewajiban konseling. |
| Pasal 51 | Delik aduan (kekerasan fisik ringan) | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Kekerasan fisik ringan (Pasal 44 Ayat 4) hanya diproses jika ada pengaduan. |
| Pasal 52 | Delik aduan (kekerasan psikis ringan) | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Kekerasan psikis ringan (Pasal 45 Ayat 2) hanya diproses jika ada pengaduan. |
| Pasal 53 | Delik aduan (kekerasan seksual suami-istri) | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Kekerasan seksual (Pasal 46) oleh suami/istri hanya diproses jika ada pengaduan. |
Sanksi yang diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bersifat alternatif, yaitu memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman dalam bentuk pidana penjara atau denda, tergantung pada pertimbangan kasus.
Kelebihan Sanksi Alternatif:
- Fleksibilitas Hukum: Memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan kondisi spesifik pelaku dan korban dalam menjatuhkan hukuman, seperti dampak perbuatan, tingkat kerugian, dan keadaan sosial ekonomi pelaku.
- Pemulihan Korban: Denda dapat digunakan untuk membantu pemulihan korban, terutama jika pelaku adalah pencari nafkah utama. Hukuman penjara yang otomatis bisa merugikan korban jika menghilangkan sumber penghidupan.
Kekurangan Sanksi Alternatif:
- Risiko Lemahnya Efek Jera: Dalam kasus tertentu, terutama pada pelaku dengan kemampuan ekonomi yang baik, hukuman denda mungkin dianggap ringan dan tidak menimbulkan efek jera.
- Potensi Ketimpangan: Hakim yang kurang sensitif terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga dapat menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan, misalnya hanya denda, sehingga tidak sepadan dengan dampak yang dialami korban.
- Implementasi Denda: Tidak ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana denda yang dibayarkan digunakan untuk membantu korban atau memperbaiki kerugian yang dialaminya.
Contoh Penerapan Alternatif
- Pasal 44 ayat (1): Hukuman bagi pelaku kekerasan fisik adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00.
- Pasal 45 ayat (1): Hukuman bagi pelaku kekerasan psikis adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00.
Dalam praktiknya, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti dampak perbuatan terhadap korban, apakah pelaku menunjukkan penyesalan, serta kemampuan pelaku membayar denda.
Rekomendasi
- Standar Pertimbangan yang Jelas: Perlu ada pedoman yang lebih spesifik bagi hakim untuk menentukan kapan sanksi penjara atau denda harus dijatuhkan, sehingga putusan lebih konsisten dan adil.
- Integrasi Pemulihan Korban: Denda yang dibayarkan sebaiknya langsung diarahkan untuk pemulihan korban atau layanan rehabilitasi.
- Sanksi Tambahan: Selain penjara atau denda, hakim sebaiknya diwajibkan menjatuhkan sanksi tambahan (misalnya program konseling atau pembatasan gerak pelaku) untuk memastikan pencegahan kekerasan berulang.
Pendekatan ini akan menjadikan sanksi alternatif lebih efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan perlindungan korban.
Bimbingan Proposal Penelitian
Daftar Hasil Review Proposal Penelitian Hukum
Langganan:
Postingan (Atom)