Evaluasi 5 Hukum Tata Negara

Evaluasi 5 Hukum Tata Negara bertujuan untuk lebih memantapkan mahasiswa dalam memberikan jawaban pada Ujian Akhir Semester. Evaluasi kelima Hukum Tata Negara ini berisikan Soal-soal (Hal-hal yang Harus “Dipecahkan” atau yang Menuntut Jawaban-jawaban), yaitu:

1.        Uraikan sub pokok perkuliahan (pertemuan minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-7) berikut ini dengan menggunakan pola pemikiran secara deduktif atau induktif.

a.       Peristilahan, Definisi, Serta Objek dan Lingkup Kajian Hukum Tata Negara (HTN).

b.      Konstitusi Sebagai Objek dan Kajian Utama HTN.

c.       Pembatasan Kekuasaan Negara Ditinjau Dari Hirarki dan Fungsi Organ Negara Menurut Konstitusi Indonesia.

2.        Uraikan sub pokok perkuliahan (pertemuan minggu 9 sampai dengan 15) berikut ini dengan menggunakan pola pemikiran secara deduktif atau induktif.

a.       Organ dan Fungsi Kekuasaan Negara Pada Cabang Kekuasaan Legislatif Menurut Konstitusi di Indonesia.

b.      Organ dan Fungsi Kekuasaan Negara Pada Cabang Kekuasaan Yudikatif Menurut Konstitusi di Indonesia.

c.       Organ dan Fungsi Kekuasaan Negara Pada Cabang Kekuasaan Eksekutif Menurut Konstitusi di Indonesia.

d.      Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Konstitusi Indonesia.

e.       Pemilihan Umum menurut Konstitusi Indonesia.

3.        Uraikan tentang pembatasan kekuasaan negara dengan menggunakan metode 5W1H.

4.        Uraikan tentang “campur tangan” kekuasaan negara pada cabang eksekutif dalam pelaksanaan kekuasaan negara pada cabang yudikatif dan legislatif menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia.

5.        Sebutkan tiga generasi pengaturan HAM secara internasional dan pembagian HAM menurut undang-undang yang mengatur tentang HAM bidang Ekosob dan HAM bidang Sipol beserta contoh-contohnya (minimal masing-masing 3 contoh).

6.        Berikan pendapat pribadi mengenai isu hukum secara nasional mengenai pemilihan kepala daerah (secara langsung dan tidak langsung) dengan alasan-alasannya dan plus minus dari sistem pemilihan tersebut.

7.        Uraikan arti penting mempelajari HTN (sebagai ilmu dan/atau teori) bagi para akademisi dan praktisi hukum.

Tata cara memberikan jawaban:

1. Mahasiswa memberikan jawaban pada blog pribadi.
2. Blog pribadi yang dimaksud pada angka 1 adalah blog yang dibuat oleh mahasiswa secara mandiri.
3. Pemilihan domain blog menjadi kewenangan mutlak mahasiswa.
4. Domain blog yang dimaksud pada angka 3 sebaiknya blog “cuma-cuma” seperti pada pembuatan blog pada blogger.com atau pada wordpress.com dan lain-lain.
5. Jawaban pada blog yang sudah dibuat, mencantumkan link ini (silahkan lakukan copy paste terhadap link berikut pada blog yang sudah dibuat): jawaban dari Evaluasi 5 Hukum Tata Negara.
6. Pemberian jawaban ditutup pada pukul 00:00 tanggal 4 Januari 2017.
7. Hal-hal yang dirasa perlu dipertanyakan silahkan dikomunikasikan, baik di dunia nyata dan/atau dunia maya.

Doe, 14 Desember 2016.

Sebelum memberikan jawaban terhadap Evaluasi Kelima tersebut di atas, pastikan telah menyelesaikan evaluasi sebelumnya:

**** Evaluasi 1 Hukum Tata Negara **** 

**** Evaluasi 2 Hukum Tata Negara ****

**** Evaluasi 3 Hukum Tata Negara **** 

**** Evaluasi 4 Hukum Tata Negara **** 

Evaluasi 4 Hukum Tata Negara

Evaluasi 4 Hukum Tata Negara bertujuan untuk lebih menambah daya ingat mahasiswa terhadap istilah-istilah dan hal-hal lainnya yang terkait dalam lingkup Hukum Tata Negara, khususnya mengenai beberapa aspek dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tujuan tersebut dikonsep sedemikian rupa dalam bentuk quiz. Untuk lebih jelasnya, silahkan mengunjungi halaman di bawah ini:

**** Evaluasi 4 Hukum Tata Negara ****

Sebelum memberikan jawaban terhadap Evaluasi Keempat Hukum Tata Negara tersebut di atas, pastikan telah menyelesaikan evaluasi sebelumnya:

**** Evaluasi 1 Hukum Tata Negara **** 

**** Evaluasi 2 Hukum Tata Negara ****

**** Evaluasi 3 Hukum Tata Negara **** 

Tugas Tambahan: 

1. Sebutkan minimal 3 (tiga) ahli Hukum Tata Negara!
2. Sebutkan terobosan hukum yang dibuat oleh 3 (tiga) ahli Hukum Tata Negara tersebut!
3. Berilah uraian singkat atas hal-hal tersebut di atas.
4. Uraian singkat tersebut ditulis dan/atau diketik pada kertas A4. 
5. Pada kertas jawaban cukup hanya mencantumkan nomor absen mahasiswa. 

Seperti biasa, tidak ada kewajiban dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas ini.

Doe, 7 Desember 2016. 

Evaluasi 11 PHI

Perhatian: Syarat Mutlak untuk “Berpartisipasi” pada Evaluasi 11 PHI adalah Sudah Menyelesaikan Evaluasi 1 sampai dengan Evaluasi 10 PHI. 

Evaluasi 11 PHI pada pokoknya adalah membuat resume terhadap buku yang disusun oleh Duwi Handoko, S.H., M.H., selaku dosen pengampu Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda.

Judul buku yang dimaksud di atas “Nutrisi Awal bagi Pencari Ilmu Hukum di Indonesia”.

Judul buku tersebut di atas sudah 2 (dua) kali mengikuti “lomba” Buku Ajar Perguruan Tinggi, yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Akan tetapi, penulis buku tersebut belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala sebagai pemenang.

Sekedar informasi tambahan, Duwi Handoko, S.H., M.H., sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sudah membuat Buku Ajar dan/atau Buku Teks Perguruan Tinggi sebanyak 9 (sembilan) buku plus 1 (satu) buku yang insya Allah akan terbit di penghujung tahun 2016. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Duwi Handoko, Nutrisi Awal bagi Pencari Ilmu Hukum di Indonesia, 2015. Buku ini akan kembali berpartisipasi dalam “lomba” Buku Ajar Perguruan Tinggi pada Tahun 2017.
2. Duwi Handoko, Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta, Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2015. Penulis buku ini merupakan salah satu penerima Insentif Penulisan Buku Ajar (Buku Terbit) Tahun 2015 dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 1682/E5.4/IB/2015, tanggal 09 Juli 2015. Silahkan melihat “monster” dari buku ini pada Google Buku tentang Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta. Buku ini dijual dengan harga Rp.100.000,00.
3. Duwi Handoko, Raden Rudi Alhempi, dan Sri Yani Kusumastuti, Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia, Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2015.
4. Duwi Handoko, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2015. Silahkan melihat “monster” dari buku ini pada Google Buku tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Buku ini dijual dengan harga Rp.150.000,00.
5. Duwi Handoko, Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I), Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2015. Penulis buku ini merupakan salah satu penerima Insentif Penulisan Buku Teks Tahun 2015 dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 2189/E5.4/HP/2015 tanggal 14 September 2015. Silahkan melihat “monster” dari buku ini pada Google Buku tentang Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I). Buku ini dijual dengan harga Rp.125.000,00. Buku ini tidak dijual dalam bentuk buku fisik pada umumnya. Akan tetapi, buku ini dijual dalam bentuk buku elektronik atau ebook.
6. Duwi Handoko, Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II), Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2015. Penulis buku ini merupakan salah satu penerima Insentif Penulisan Buku Teks Tahun 2015 dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 2189/E5.4/HP/2015 tanggal 14 September 2015. Silahkan melihat “monster” dari buku ini pada Google Buku tentang Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II). Buku ini dijual dengan harga Rp.75.000,00. Buku ini tidak dijual dalam bentuk buku fisik pada umumnya. Akan tetapi, buku ini dijual dalam bentuk buku elektronik atau ebook.
7. Duwi Handoko, Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP, Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2016. Silahkan melihat “monster” dari buku ini pada Google Buku tentang Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP. Buku ini dijual dengan harga Rp.100.000,00. Buku ini tidak dijual dalam bentuk buku fisik pada umumnya. Akan tetapi, buku ini dijual dalam bentuk buku elektronik atau ebook.
8. Duwi Handoko, Pemberi dan Penerima Jasa Hukum di Indonesia, 2016. Buku ini pada hakikatnya telah selesai disusun. Akan tetapi, karena akan kembali berpartisipasi dalam “lomba” Buku Ajar Perguruan Tinggi pada Tahun 2017, buku ini belum diterbitkan oleh Penerbit Hawa dan AHWA.
9. Duwi Handoko, Pengadilan Khusus pada Badan-badan Peradilan di Indonesia, 2016. Buku ini pada hakikatnya telah selesai disusun. Akan tetapi, karena akan kembali berpartisipasi dalam “lomba” Buku Ajar Perguruan Tinggi pada Tahun 2017, buku ini belum diterbitkan oleh Penerbit Hawa dan AHWA.
10. Duwi Handoko, Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier, 2016. Buku ini direncanakan terbit sebelum tahun 2016 pergi dan tak akan kembali.

Selain buku-buku tersebut di atas, buku-buku yang sampai saat ini masih dalam proses “konstruksi” adalah dengan judul yang disebutkan di bawah ini:

1. Duwi Handoko, Problematika Aturan dan Aplikasi Hukum Acara Pidana Indonesia. Pondasi sudah dibuat pada tahun 2015, namun sampai saat ini masih terhenti pada progres 15%.
2. Duwi Handoko, Hukum Administrasi Negara. Pondasi sudah dibuat pada tahun 2015, namun sampai saat ini masih terhenti pada progres 75%.
3. Duwi Handoko, UMKM dan Koperasi. Pondasi sudah dibuat pada tahun 2016, namun sampai saat ini masih terhenti pada progres 25%.
4. Duwi Handoko, Hukum Perlindungan Konsumen. Pondasi sudah dibuat pada tahun 2016, namun sampai saat ini masih terhenti pada progres 45%.
5. Duwi Handoko, Badan-badan Lain yang Fungsinya Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Pondasi sudah dibuat pada tahun 2016, namun sampai saat ini masih terhenti pada progres 15%.
6. Duwi Handoko, 10 Tips Praktis 60 Hari Membuat Buku Ajar Pendidikan Tinggi - Khusus Ilmu Hukum: Semoga Bisa Mengeneralisir. Pondasi sudah dibuat pada tahun 2016, namun sampai saat ini masih terhenti pada progres 85%.
7. Duwi Handoko, Sebahagian Pengakuan. Pondasi sudah dibuat pada tahun 2016, namun sampai saat ini masih terhenti pada progres 15%. Buku ini tidak termasuk dalam Buku Ajar Perguruan Tinggi. Akan tetapi, buku ini termasuk dalam buku sastra.
8. Duwi Handoko, Aku Dipaksa Pergi. Pondasi sudah dibuat pada tahun 2016, namun sampai saat ini masih terhenti pada progres 5%. Buku ini tidak termasuk dalam Buku Ajar Perguruan Tinggi. Akan tetapi, buku ini termasuk dalam buku sastra.

Buku yang diterbitkan selain dari Buku Ajar Perguruan Tinggi adalah:

1. Duwi Handoko, 53 Hari Sasahganuhrap pada Ilahi, Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2016. Silahkan melihat “monster” dari buku ini pada Google Buku tentang 53 Hari Sasahganuhrap pada Ilahi. Buku ini dijual dengan harga Rp.280.000,00.
2. Duwi Handoko, 10+ Prinsip Membuat Skripsi: Berfilsafat secara Positif untuk Membuat Sebuah Karya Terindah Sepanjang Masa, Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2016.

Kembali pada Evaluasi 11 PHI, misi yang harus dituntaskan adalah membuat resume (dalam bentuk tulisan tangan) dari buku Nutrisi Awal bagi Pencari Ilmu Hukum di Indonesia.

Resume yang dimaksud dibuat dalam 10 butir yang untuk setiap butirnya minimal berisikan 10 baris tulisan pada buku catatan kuliah masing-masing mahasiswa. 10 butir yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1.        Peristilahan, Definisi, Struktur, Kedudukan serta Objek dan Lingkup Kajian Pengantar Hukum Indonesia;

2.        Sistem Hukum dan Aneka Warna Hukum atau Penggolongan Hukum (Rechts Bedeling) di Indonesia serta Beberapa Hal Pokok dalam Mempelajari Hukum Indonesia;

3.        Hukum Tata Negara;

4.        Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Pemerintahan);

5.        Hukum Perdata;

6.        Hukum Adat;

7.        Hukum Pidana;

8.        Hukum Acara Pidana;

9.        Hukum Acara Perdata; dan

10.    Hukum Acara Perdata Agama.

Doe, 29 Nopember 2016.

Evaluasi 3 Hukum Tata Negara

Evaluasi 3 Hukum Tata Negara bertujuan untuk lebih menambah daya ingat mahasiswa terhadap istilah-istilah dan hal-hal lainnya yang terkait dalam lingkup Hukum Tata Negara. Tujuan tersebut dikonsep sedemikian rupa dalam bentuk quiz. Untuk lebih jelasnya, silahkan mengunjungi halaman di bawah ini:

**** Evaluasi 3 Hukum Tata Negara ****

Sebelum memberikan jawaban terhadap Evaluasi Ketiga Hukum Tata Negara tersebut di atas, pastikan telah menyelesaikan evaluasi sebelumnya:

**** Evaluasi 1 Hukum Tata Negara **** 

**** Evaluasi 2 Hukum Tata Negara **** 

Tugas Tambahan:

1. Apa tujuan hidup Anda?
2. Apa tujuan Anda melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi, khususnya di STIH Persada Bunda? 
3. Apabila tujuan pada poin 2 (dua) tersebut sudah tercapai, apakah Anda mau mengulangi kembali kegiatan mencapai tujuan tersebut?
4. Apabila tujuan pada poin 1 (satu) tersebut sudah tercapai, apakah Anda bisa mengulangi kembali kegiatan mencapai tujuan tersebut?
5. Apa tujuan bernegara di Indonesia? 
6. Apakah tujuan bernegara di Indonesia dapat terwujud?
7. Apakah Negara Indonesia harus tetap ada pada saat tujuannya telah tercapai?
8. Berilah uraian singkat atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas.
9. Uraian singkat tersebut ditulis dan/atau diketik pada kertas A4. 
10. Pada kertas jawaban cukup hanya mencantumkan nomor absen mahasiswa. 

Seperti biasa, tidak ada kewajiban dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas ini.

Doe, 20 November 2016. 

Evaluasi Keenam Hukum Penitensier (Kuis)

Evaluasi Keenam Hukum Penitensier (Kuis) dalam arti seluas-luasnya adalah evaluasi pembelajaran yang salah satu tujuan akhirnya berupa mencari “pemenang” atau “sang jawara”. Oleh karena itu, diharapkan cermat dalam setiap mengisi jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

Ruang lingkup evaluasi keenam ini adalah terkait dengan Perbarengan atau Gabungan Tindak Pidana (Concursus/Samenloop) yang antara lain berisikan:

1.        Judex ..... (Pengadilan yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutuskan Perkara berdasarkan Penerapan Hukum).

2.        Lex ......... (Aturan Hukum yang Khusus).

3.        Sinonim Pemidanaan.

4.        Kebijakan Pemisahan Perkara.

5.        Menurut Pasal 63 ayat (2) KUHP: Jika Suatu Perbuatan Masuk dalam Suatu Aturan Pidana yang Umum, Diatur Pula dalam Aturan Pidana yang Khusus, Maka Hanya yang Khusus Itulah yang diterapkan. Ketentuan pada Pasal Ini Dikenal dengan Asas Lex Generalis Derogat Legi Specialis. Benar atau Salah.

6.        ...... Delicti (Waktu Terjadinya Tindak Pidana).

7.        Jika Orang Dijatuhi Pidana Mati atau Pidana Penjara Seumur Hidup, Tidak Boleh Dijatuhkan Pidana Lain Lagi Kecuali Pencabutan Hak-hak Tertentu dan Pengumuman Putusan Hakim. Benar atau Salah.

8.        Perbuatan ......... (Diatur pada Pasal 64 KUHP).

9.        Lex ......... (Aturan Hukum yang Umum).

10.    Perbarengan dalam Suatu Perbuatan Pidana.

11.    Penjatuhan Hukuman.

12.    Locus ....... (Tempat Terjadinya Tindak Pidana).

13.    Gabungan Tindak Pidana.

14.    Telah Berkekuatan Hukum yang Tetap (........ van Gewijsde).

15.    Concurcus yang Diatur pada Pasal 65 KUHP.

16.    Lihat; lihatlah.

17.    Ultra ...... (Pemberian yang Melebihi dari Apa yang Diminta).

18.    Judex ..... (Pengadilan yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutuskan Perkara berdasarkan Fakta).

19.    Menurut Pasal 63 ayat (1) KUHP: Jika Suatu Perbuatan Masuk dalam Lebih dari Satu Aturan Pidana, Maka yang Dikenakan Hanya Salah Satu di antara Aturan-aturan Itu; Jika Berbeda-beda, yang Dikenakan yang Memuat Ancaman Pidana Pokok yang Paling Berat. Ketentuan pada Pasal Ini Dikenal dengan Istilah Concursus .......

20.    Bab di dalam KUHP yang mengatur tentang Perbarengan atau Gabungan Tindak Pidana (Concursus/Samenloop).

Klik link berikut ini untuk mengerjakan Evaluasi 6 Hukum Penitensier.

Klik link di bawah ini apabila belum pernah mengikuti evaluasi sebelumnya:

Evaluasi 5 Hukum Penitensier.  

Evaluasi 4 Hukum Penitensier.

Evaluasi 3 Hukum Penitensier.

Evaluasi 2 Hukum Penitensier.

Evaluasi 1 Hukum Penitensier.

Tugas Tambahan:

Buatlah deskripsi atau narasi tentang satu kasus (perkara pidana) yang berisikan semua kualifikasi concurcus idealis dan concursus realis. 

Doe, 19 Nopember 2016.