Evaluasi Pembelajaran 5 HPSK: Kewajiban Konsumen

Kuis Kasus Penarikan Kendaraan Akibat Kredit Macet

📌 Ringkasan Konteks

Penarikan paksa kendaraan sering terjadi ketika konsumen gagal membayar cicilan kredit. Perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa debt collector. Dalam hal ini, konsumen memiliki kewajiban menyelesaikan pembayaran, sementara pelaku usaha memiliki hak untuk menarik kembali kendaraan sesuai kontrak.

📝 Kuis Pilihan Ganda (5 Soal)

1. Apa yang menjadi penyebab utama penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan?

Harga kendaraan naik Kredit macet oleh konsumen Konsumen pindah kota Perubahan nama perusahaan

2. Siapa yang biasanya ditugaskan untuk menarik kendaraan dari konsumen?

Satpol PP Debt collector Polisi Militer Petugas dealer

3. Apa kewajiban utama konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan?

Menjual kembali kendaraan Membayar cicilan sesuai waktu yang disepakati Memberikan jaminan rumah Melunasi pajak tahunan

4. Ke mana konsumen bisa mengadukan jika merasa dirugikan dalam penarikan paksa?

Kementerian Luar Negeri BPKN-RI dan OJK Kepolisian Militer Lembaga Sensor Film

5. Hak apa yang dimiliki pelaku usaha dalam kasus kredit macet?

Mengubah perjanjian secara sepihak Menarik kembali kendaraan sesuai kontrak Menjual data konsumen Menambahkan denda tak terbatas

Evaluasi Pembelajaran 4 HPSK: Hak Konsumen

Kuis Kasus MinyaKita

🧭 Ringkasan Kasus

Pada 8 Maret 2025, inspeksi di Pasar Jaya Lenteng Agung menemukan bahwa kemasan MinyaKita 1 liter hanya berisi 750–800 ml. Selain itu, penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter turut terungkap. BPKN dan YLKI menilai ini pelanggaran UU Perlindungan Konsumen, menuntut audit total, pencabutan izin edar, dan ganti rugi. Polri pun memerintahkan pendalaman kasus.

📝 Kuis Pilihan Ganda (5 Soal)

1. Berapa volume minyak yang sebenarnya ditemukan dalam kemasan MinyaKita 1 liter?

650–700 ml 750–800 ml 850–900 ml Tepat 1 liter

2. Siapa yang pertama kali melakukan inspeksi dan menemukan kecurangan MinyaKita?

Ketua YLKI Menteri Perdagangan Menteri Pertanian Kapolri

3. Apa upaya yang diminta BPKN terkait kasus ini?

Mengurangi HET Membentuk Tim Pencari Fakta dan audit total Menetapkan harga baru Memberikan subsidi tambahan

4. Tindakan apa yang dituntut YLKI untuk pelaku usaha?

Pemberian bonus produk Pencabutan izin edar dan ganti rugi konsumen Pelarangan ekspor Penurunan kualitas kemasan

5. Apa rekomendasi utama terkait perlindungan konsumen dalam kasus ini?

Meningkatkan iklan produk Audit rutin, pencabutan izin, sanksi tegas, dan ganti rugi Mengurangi volume kemasan menjadi 750 ml Menambah komposisi bahan baku

Evaluasi Pembelajaran 3 HPSK: Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan Perlindungan Konsumen Properti

🧭 Konteks dan Pendahuluan

Dalam transaksi jual beli properti di Indonesia, terdapat dua dokumen penting yang mengikat secara hukum, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB). PPJB merupakan perjanjian awal antara penjual dan pembeli yang mengikat janji jual beli, sedangkan AJB adalah akta resmi yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (notaris/PPAT) sebagai bukti sah peralihan hak atas tanah.

Agar jual beli properti sah secara hukum, pemilik tanah harus memiliki sertifikat yang jelas dan melakukan proses balik nama melalui AJB yang sah. Jika proses ini tidak terpenuhi, seperti menjual tanah sebelum memiliki hak kepemilikan yang sah atau tanpa AJB yang resmi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan karena wanprestasi dan pelanggaran prinsip hukum.

Kasus PT XYZ menggambarkan situasi di mana pengembang menjual tanah dan menerima uang muka dari konsumen meskipun belum memiliki hak kepemilikan yang sah dan belum melakukan peralihan hak melalui AJB. Akibatnya, pengadilan membatalkan PPJB dan AJB tersebut demi hukum, sehingga konsumen terancam kerugian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 melindungi hak konsumen dari praktik usaha yang tidak adil dan menuntut adanya keterbukaan serta kepastian hukum dalam transaksi. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan keadilan apabila terjadi wanprestasi dari pelaku usaha.

📝 Kuis Pilihan Ganda (5 Soal)

Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

I. Pendahuluan

• Pentingnya perlindungan konsumen di Indonesia.
• Peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
• Permasalahan terkait kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa.
• Tujuan makalah: analisis kewenangan BPSK menurut Putusan MA No. 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

II. Rumusan Masalah

• Bagaimana kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen menurut hukum?
• Apa dasar pertimbangan MA dalam putusan tersebut?
• Apa implikasi putusan terhadap penyelesaian sengketa konsumen?

III. Landasan Teori

• Pengertian dan fungsi BPSK menurut UU No. 8 Tahun 1999.
• Asas hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen.
• Yurisprudensi terkait kewenangan BPSK.

IV. Metode Penelitian

• Jenis: Yuridis normatif.
• Pendekatan: Perundang-undangan dan studi kasus.
• Sumber data: Regulasi, putusan pengadilan, literatur hukum.

V. Analisis Kasus

• Kronologi sengketa antara PT Mandiri Utama Finance dan Ahmad Mukhibudin Aminoto.
• Putusan BPSK Bojonegoro No. 83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023.
• Putusan PN Mojokerto No. 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2023.
• Putusan MA No. 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024: Membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan BPSK tidak berwenang.

VI. Implikasi Putusan

• Dampak terhadap kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa.
• Perlunya peninjauan ulang terhadap batas kewenangan BPSK.
• Pengaruh terhadap perlindungan hukum konsumen.

VII. Kesimpulan

• Putusan MA membatasi kewenangan BPSK dalam kasus tertentu.
• Pentingnya kejelasan batas kewenangan BPSK dalam sistem hukum.

VIII. Saran

• Revisi peraturan untuk memperjelas kewenangan BPSK.
• Peningkatan kapasitas BPSK dalam penanganan sengketa.
• Sosialisasi mekanisme penyelesaian sengketa kepada masyarakat.

Unduh Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dapat diakses melalui tautan berikut:

Link Putusan Mahkamah Agung

Jika link utama tidak dapat diakses, gunakan alternatif berikut:

Link Alternatif (Google Drive)

Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025

I. Pendahuluan

• Latar belakang perluasan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen non-litigasi melalui BPSK menurut UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
• Peran BPSK sebagai forum alternatif yang cepat dan murah bagi konsumen dan pelaku usaha.
• Fenomena sengketa purna jual otomotif—khususnya garansi dan penggantian suku cadang—yang kerap memuat aspek teknis.
• Tujuan makalah: mengkaji batas kewenangan BPSK atas sengketa teknis berdasarkan pertimbangan MA dalam Putusan 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025.

II. Rumusan Masalah

• Apakah BPSK berwenang mengadili sengketa konsumen yang mengandung unsur perbaikan teknis kendaraan (penggantian ECU)?
• Apa dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menolak kasasi Pemohon Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025?
• Bagaimana putusan ini memengaruhi ruang lingkup kewenangan BPSK ke depan?

III. Landasan Teori

• Kewenangan BPSK menurut UU No. 8/1999 (kompetensi ratione materiae dan prosedur).
• Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa konsumen.
• PERMA No. 1/2006 tentang tata cara pengajuan keberatan dan kasasi atas putusan BPSK.
• Yurisprudensi MA terkait batas kewenangan BPSK (studi perbandingan).

IV. Metode Penelitian

• Pendekatan: yuridis normatif dengan studi kasus.
• Sumber data:
  • Putusan BPSK Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn (27 Juni 2024)
  • Putusan PN Medan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024 (4 September 2024)
  • Putusan MA Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025 (12 Februari 2025)
  • Literatur dan peraturan terkait.

V. Analisis Kasus

1. Putusan BPSK Kota Medan 020/Arbitrase/2024
   • Mengabulkan pengaduan konsumen, memerintahkan PT Deltamas Surya Indah Mulia:
     1. Ganti unit baru (merk/type & tahun sama).
     2. Ganti biaya sewa Rp 22.500.000.
     3. Hapus beban angsuran 3 bulan atas PT Mandiri Tunas Finance.
2. Putusan PN Medan 585/Pdt.Sus-BPSK/2024
   • Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa teknis ini.
   • Membatalkan putusan BPSK; memerintahkan konsumen menerima unit bekas (ECU seken) & membayar biaya perkara Rp 463.000.
3. Permohonan Kasasi oleh Konsumen (Andreas Henfri Situngkir)
   • Meminta MA menyatakan BPSK berwenang dan putusan BPSK sah.
   • Memohon pembatalan putusan PN Medan.
4. Putusan MA 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025
   • Menolak kasasi: MA menilai PN Medan tidak salah menerapkan hukum, sehingga putusan PN yang membatalkan BPSK tetap berlaku.
   • Dengan demikian, BPSK dinyatakan tidak berwenang mengadili sengketa teknis perbaikan kendaraan.

VI. Implikasi Putusan

• Menegaskan batas kewenangan BPSK: sengketa yang mengandung pelanggaran teknis (garansi & perbaikan otomotif) berada di luar kompetensinya.
• Risiko overlapping dengan lembaga teknis/instansi teknis (misal: standardisasi & sertifikasi otomotif).
• Dilema perlindungan konsumen: sengketa teknis kembali ke peradilan umum yang lebih lambat & mahal.

VII. Kesimpulan

• MA melalui Putusan 124/2025 memperkuat putusan PN Medan, membatasi ruang lingkup BPSK hanya pada sengketa non-teknis.
• BPSK tidak dapat dijadikan forum penyelesaian sengketa purna jual yang sarat aspek teknis.

VIII. Saran

• Revisi UU No. 8/1999 atau terbitkan PERMA khusus untuk memperjelas kompetensi BPSK atas sengketa teknis tertentu.
• Pelatihan dan pedoman internal BPSK tentang batas kewenangan materiil.
• Fasilitasi mekanisme pengaduan terpadu untuk sengketa purna jual otomotif agar tetap efektif bagi konsumen.

Dokumen Terkait

Putusan pengadilan dapat diunduh di: Link Putusan MA
Alternatif: Google Drive

NB:

Klasemen kelas dapat diakses di: Link Klasemen