Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025

I. Pendahuluan

• Latar belakang perluasan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen non-litigasi melalui BPSK menurut UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
• Peran BPSK sebagai forum alternatif yang cepat dan murah bagi konsumen dan pelaku usaha.
• Fenomena sengketa purna jual otomotif—khususnya garansi dan penggantian suku cadang—yang kerap memuat aspek teknis.
• Tujuan makalah: mengkaji batas kewenangan BPSK atas sengketa teknis berdasarkan pertimbangan MA dalam Putusan 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025.

II. Rumusan Masalah

• Apakah BPSK berwenang mengadili sengketa konsumen yang mengandung unsur perbaikan teknis kendaraan (penggantian ECU)?
• Apa dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menolak kasasi Pemohon Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025?
• Bagaimana putusan ini memengaruhi ruang lingkup kewenangan BPSK ke depan?

III. Landasan Teori

• Kewenangan BPSK menurut UU No. 8/1999 (kompetensi ratione materiae dan prosedur).
• Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa konsumen.
• PERMA No. 1/2006 tentang tata cara pengajuan keberatan dan kasasi atas putusan BPSK.
• Yurisprudensi MA terkait batas kewenangan BPSK (studi perbandingan).

IV. Metode Penelitian

• Pendekatan: yuridis normatif dengan studi kasus.
• Sumber data:
  • Putusan BPSK Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn (27 Juni 2024)
  • Putusan PN Medan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024 (4 September 2024)
  • Putusan MA Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025 (12 Februari 2025)
  • Literatur dan peraturan terkait.

V. Analisis Kasus

1. Putusan BPSK Kota Medan 020/Arbitrase/2024
   • Mengabulkan pengaduan konsumen, memerintahkan PT Deltamas Surya Indah Mulia:
     1. Ganti unit baru (merk/type & tahun sama).
     2. Ganti biaya sewa Rp 22.500.000.
     3. Hapus beban angsuran 3 bulan atas PT Mandiri Tunas Finance.
2. Putusan PN Medan 585/Pdt.Sus-BPSK/2024
   • Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa teknis ini.
   • Membatalkan putusan BPSK; memerintahkan konsumen menerima unit bekas (ECU seken) & membayar biaya perkara Rp 463.000.
3. Permohonan Kasasi oleh Konsumen (Andreas Henfri Situngkir)
   • Meminta MA menyatakan BPSK berwenang dan putusan BPSK sah.
   • Memohon pembatalan putusan PN Medan.
4. Putusan MA 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025
   • Menolak kasasi: MA menilai PN Medan tidak salah menerapkan hukum, sehingga putusan PN yang membatalkan BPSK tetap berlaku.
   • Dengan demikian, BPSK dinyatakan tidak berwenang mengadili sengketa teknis perbaikan kendaraan.

VI. Implikasi Putusan

• Menegaskan batas kewenangan BPSK: sengketa yang mengandung pelanggaran teknis (garansi & perbaikan otomotif) berada di luar kompetensinya.
• Risiko overlapping dengan lembaga teknis/instansi teknis (misal: standardisasi & sertifikasi otomotif).
• Dilema perlindungan konsumen: sengketa teknis kembali ke peradilan umum yang lebih lambat & mahal.

VII. Kesimpulan

• MA melalui Putusan 124/2025 memperkuat putusan PN Medan, membatasi ruang lingkup BPSK hanya pada sengketa non-teknis.
• BPSK tidak dapat dijadikan forum penyelesaian sengketa purna jual yang sarat aspek teknis.

VIII. Saran

• Revisi UU No. 8/1999 atau terbitkan PERMA khusus untuk memperjelas kompetensi BPSK atas sengketa teknis tertentu.
• Pelatihan dan pedoman internal BPSK tentang batas kewenangan materiil.
• Fasilitasi mekanisme pengaduan terpadu untuk sengketa purna jual otomotif agar tetap efektif bagi konsumen.

Dokumen Terkait

Putusan pengadilan dapat diunduh di: Link Putusan MA
Alternatif: Google Drive

NB:

Klasemen kelas dapat diakses di: Link Klasemen