Pengumuman

Ajukan Pertanyaan via WhatsApp: +62-813-1971-1721 Apabila Komentar Anda Belum Memperoleh Tanggapan | Miliki Sekarang Juga: Buku-buku Karangan Duwi Handoko | Don't Forget to Like, Comment, Share, and Subscribe to: Duwi Handoko Channel

Jumat, November 29, 2024

Rekomendasi Judul Makalah dan Outline

Rekomendasi Judul Makalah dan Outline

Rekomendasi Judul Penelitian dan Outline

  1. Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  2. Peran Mediasi dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  3. Perlindungan Hukum Konsumen melalui Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Kajian Pasal 45–47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
  4. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Peradilan Umum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  5. Kewajiban dan Sanksi Bagi Pelaku Usaha dalam Menindaklanjuti Putusan BPSK (Analisis Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
  6. Gugatan Perwakilan Konsumen dalam Sengketa Konsumen (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
  7. Implementasi dan Tantangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kajian Pasal 49–55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
  8. Mekanisme Keberatan dan Upaya Hukum Lanjutan dalam Sengketa Konsumen (Kajian Pasal 56–58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
  9. Pembentukan dan Kewenangan BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pasal 49–52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
  10. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menjamin Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK (Analisis Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

1. Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

  • BAB I Pendahuluan: Menjelaskan latar belakang perlunya penyelesaian sengketa konsumen...
  • BAB II Pembahasan: Menguraikan dasar hukum pembentukan BPSK...
  • BAB III Penutup: Menyimpulkan hasil kajian mengenai efektivitas BPSK...

2. Peran Mediasi dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

  • BAB I Pendahuluan: Menjelaskan pentingnya alternatif penyelesaian sengketa konsumen...
  • BAB II Pembahasan: Menguraikan ketentuan hukum penyelesaian sengketa...
  • BAB III Penutup: Menyimpulkan peran strategis mediasi dan arbitrase...

3. Perlindungan Hukum Konsumen melalui Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Kajian Pasal 45–47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

  • BAB I Pendahuluan: Latar belakang perlunya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan...
  • BAB II Pembahasan: Uraian Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999...
  • BAB III Penutup: Merangkum pemahaman tentang perlindungan konsumen...

4. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Peradilan Umum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

  • BAB I Pendahuluan: Menjelaskan urgensi penegakan hak konsumen melalui peradilan...
  • BAB II Pembahasan: Dasar hukum penyelesaian sengketa lewat pengadilan...
  • BAB III Penutup: Menyimpulkan aspek hukum penyelesaian sengketa konsumen...

5. Kewajiban dan Sanksi Bagi Pelaku Usaha dalam Menindaklanjuti Putusan BPSK (Analisis Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

  • BAB I Pendahuluan: Latar belakang pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap keputusan BPSK...
  • BAB II Pembahasan: Pemaparan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999...
  • BAB III Penutup: Kesimpulan mengenai kepatuhan pelaku usaha...

6. Gugatan Perwakilan Konsumen dalam Sengketa Konsumen (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

  • BAB I Pendahuluan: Menjelaskan konsep gugatan perwakilan (representative action) dalam perlindungan konsumen...
  • BAB II Pembahasan: Ulasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999...
  • BAB III Penutup: Kesimpulan tentang efektivitas gugatan kelompok...

7. Implementasi dan Tantangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kajian Pasal 49–55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

  • BAB I Pendahuluan: Latar belakang pembentukan BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa...
  • BAB II Pembahasan: Pemaparan Pasal 49–50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999...
  • BAB III Penutup: Menyimpulkan temuan implementasi BPSK...

8. Mekanisme Keberatan dan Upaya Hukum Lanjutan dalam Sengketa Konsumen (Kajian Pasal 56–58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

  • BAB I Pendahuluan: Menjelaskan adanya upaya hukum setelah putusan BPSK...
  • BAB II Pembahasan: Pasal 56 ayat (2)-(3) yang mengatur hak pihak bersengketa mengajukan keberatan...
  • BAB III Penutup: Merangkum pentingnya upaya hukum lanjutan dalam perlindungan konsumen...

9. Pembentukan dan Kewenangan BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pasal 49–52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

  • BAB I Pendahuluan: Menjelaskan fungsi dan pembentukan BPSK...
  • BAB II Pembahasan: Dasar hukum pembentukan dan kewenangan BPSK...
  • BAB III Penutup: Menyimpulkan pengaruh keberadaan BPSK dalam penyelesaian sengketa...

10. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menjamin Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK (Analisis Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

  • BAB I Pendahuluan: Mengulas tanggung jawab pemerintah dalam mendukung BPSK...
  • BAB II Pembahasan: Pemaparan Pasal 49 dan peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa...
  • BAB III Penutup: Merangkum temuan mengenai peran pemerintah dalam implementasi BPSK...
Diposting oleh

Rabu, November 27, 2024

Quiz 1 - Sengketa Konsumen

Quiz 1 - Sengketa Konsumen

Quiz 1: Konsep Dasar Sengketa Konsumen

Soal 1

Apa definisi sengketa konsumen menurut UU No. 8/1999?

Diposting oleh

Senin, November 25, 2024

Sejarah Regulasi Terorisme di Indonesia: Sebuah Narasi

Sejarah regulasi terorisme di Indonesia mencerminkan respons negara terhadap ancaman keamanan yang semakin kompleks. Dimulai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 pada 18 Oktober 2002, regulasi ini muncul sebagai langkah mendesak untuk menanggapi tragedi Bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002. Perppu ini memberikan dasar hukum pemberantasan tindak pidana terorisme yang sebelumnya tidak diatur secara khusus dalam hukum nasional.

Pada hari yang sama, diterbitkan pula Perppu Nomor 2 Tahun 2002, yang secara eksplisit memberlakukan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 untuk menangani kasus Bom Bali I. Kedua Perppu ini menjadi respons cepat pemerintah dalam menghadapi ancaman terorisme yang mengejutkan dunia internasional.

Langkah ini kemudian diperkuat dengan pengesahan kedua Perppu tersebut menjadi undang-undang pada 4 April 2003. Perppu Nomor 1 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, sementara Perppu Nomor 2 Tahun 2002 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Undang-undang ini memastikan adanya dasar hukum yang permanen untuk menangani tindak pidana terorisme di Indonesia.

Seiring perkembangan ancaman terorisme yang melibatkan teknologi informasi dan strategi baru, Indonesia kembali memperbarui regulasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Disahkan pada 21 Juni 2018 oleh Presiden Joko Widodo, UU ini menambahkan pendekatan preventif, memperluas definisi tindak pidana terorisme, serta memperkuat peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Perjalanan ini mencapai babak baru dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2023. KUHP ini, meskipun berfokus pada reformasi hukum pidana secara umum, tetap relevan dalam konteks terorisme karena mencakup aturan umum terkait tindak pidana berat.

Sejarah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merespons ancaman terorisme melalui evolusi hukum yang berkelanjutan. Transformasi dari Perppu menjadi undang-undang dan revisi berikutnya tidak hanya menegaskan pentingnya adaptasi hukum terhadap dinamika ancaman keamanan, tetapi juga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar hukum yang semakin kuat, diharapkan upaya pemberantasan terorisme dapat terus memberikan rasa aman dan mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang damai dan adil.

Diposting oleh

Jumat, November 22, 2024

Bentuk, Larangan, dan Contoh Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004

Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

 


Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menetapkan pengertian dan lingkup terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta langkah-langkah penghapusan tindak kekerasan tersebut.

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Termasuk dalam pengertian ini adalah ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sementara itu, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa penghapusan KDRT merupakan jaminan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan, menindak pelaku, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 2 beserta bagian penjelasannya mengatur lingkup rumah tangga yang terdiri dari beberapa kategori. Pertama, suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri. Kedua, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian, seperti mertua, menantu, ipar, dan besan, yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Ketiga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu. Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa pekerja rumah tangga dianggap sebagai anggota keluarga selama mereka tinggal dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, berikut adalah rincian bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang beserta deskripsi unsur-unsurnya dan contoh kasus.

Perbandingan Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga
No Jenis Kekerasan Deskripsi Contoh Kasus
1 Kekerasan Fisik (Pasal 5 huruf a) Perbuatan yang:
- Mengakibatkan rasa sakit, seperti memukul menggunakan tangan atau benda keras.
- Menyebabkan jatuh sakit, seperti mendorong korban hingga cedera atau demam akibat luka.
- Mengakibatkan luka berat, seperti mematahkan tulang atau melukai organ tubuh yang vital (Pasal 6). 		Suami memukul istri dengan kayu hingga menyebabkan luka di kepala yang membutuhkan jahitan.
2 Kekerasan Psikis (Pasal 5 huruf b) Perbuatan yang:
- Menimbulkan ketakutan, seperti ancaman verbal yang berulang.
- Menghilangkan rasa percaya diri, seperti penghinaan terus-menerus.
- Membuat korban tidak mampu bertindak, seperti larangan keluar rumah tanpa alasan jelas.
- Menyebabkan penderitaan psikis berat, seperti pelecehan verbal yang berujung trauma (Pasal 7). 		Suami sering merendahkan istri di depan anak-anak dengan menyebutnya tidak berguna.
3 Kekerasan Seksual (Pasal 5 huruf c) Meliputi:
- Pemaksaan hubungan seksual terhadap korban, meskipun dalam keadaan korban sakit atau tidak bersedia.
- Eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, seperti memaksa pasangan berhubungan dengan orang lain untuk keuntungan tertentu (Pasal 8). 		Suami memaksa istri melakukan hubungan seksual meski istri sedang dalam masa pemulihan pasca-operasi.
4 Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 5 huruf d) Perbuatan yang:
- Tidak memberikan kehidupan yang layak, seperti tidak memberikan nafkah dasar bagi istri dan anak.
- Tidak menyediakan perawatan atau pemeliharaan wajib menurut hukum atau perjanjian.
- Membatasi korban untuk bekerja yang layak, sehingga menyebabkan ketergantungan ekonomi (Pasal 9). 		Suami berhenti memberikan nafkah kepada keluarga selama enam bulan tanpa alasan yang jelas, menyebabkan anak-anak putus sekolah.

Penting bagi masyarakat untuk memahami bentuk-bentuk larangan kekerasan dalam rumah tangga agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan perlindungan kepada korban.

Diposting oleh

Analisis Ketentuan Pidana dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ketentuan Pidana Bab VIII - UU No. 23 Tahun 2004


 

Ketentuan Pidana dalam Bab VIII UU No. 23 Tahun 2004

Bab VIII dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Setiap ancaman pidana yang diatur bersifat alternatif, artinya pelaku dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda, bukan keduanya secara bersamaan.

Pasal Kategori Tindak Pidana Pidana Penjara Pidana Denda Catatan Khusus
Pasal 44 Kekerasan fisik umum Maks. 5 tahun Maks. Rp 15 juta -
Kekerasan fisik dengan luka berat Maks. 10 tahun Maks. Rp 30 juta -
Kekerasan fisik mengakibatkan kematian Maks. 15 tahun Maks. Rp 45 juta -
Kekerasan fisik ringan (suami-istri, tanpa dampak berat) Maks. 4 bulan Maks. Rp 5 juta Delik aduan (Pasal 51)
Pasal 45 Kekerasan psikis umum Maks. 3 tahun Maks. Rp 9 juta -
Kekerasan psikis ringan (suami-istri, tanpa dampak berat) Maks. 4 bulan Maks. Rp 3 juta Delik aduan (Pasal 52)
Pasal 46 Kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual) Maks. 12 tahun Maks. Rp 36 juta -
Pasal 46 Kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual) yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya Maks. 12 tahun Maks. Rp 36 juta Delik aduan (Pasal 53)
Pasal 47 Pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial Min. 4 tahun, maks. 15 tahun Min. Rp 12 juta, maks. Rp 300 juta -
Pasal 48 Kekerasan seksual dengan akibat berat Min. 5 tahun, maks. 20 tahun Min. Rp 25 juta, maks. Rp 500 juta -
Pasal 49 Penelantaran rumah tangga Maks. 3 tahun Maks. Rp 15 juta -
Pasal 50 Pidana tambahan Tidak diatur Tidak diatur Pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku atau kewajiban konseling.
Pasal 51 Delik aduan (kekerasan fisik ringan) Tidak disebutkan Tidak disebutkan Kekerasan fisik ringan (Pasal 44 Ayat 4) hanya diproses jika ada pengaduan.
Pasal 52 Delik aduan (kekerasan psikis ringan) Tidak disebutkan Tidak disebutkan Kekerasan psikis ringan (Pasal 45 Ayat 2) hanya diproses jika ada pengaduan.
Pasal 53 Delik aduan (kekerasan seksual suami-istri) Tidak disebutkan Tidak disebutkan Kekerasan seksual (Pasal 46) oleh suami/istri hanya diproses jika ada pengaduan.

Sanksi yang diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bersifat alternatif, yaitu memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman dalam bentuk pidana penjara atau denda, tergantung pada pertimbangan kasus.

Kelebihan Sanksi Alternatif:

  • Fleksibilitas Hukum: Memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan kondisi spesifik pelaku dan korban dalam menjatuhkan hukuman, seperti dampak perbuatan, tingkat kerugian, dan keadaan sosial ekonomi pelaku.
  • Pemulihan Korban: Denda dapat digunakan untuk membantu pemulihan korban, terutama jika pelaku adalah pencari nafkah utama. Hukuman penjara yang otomatis bisa merugikan korban jika menghilangkan sumber penghidupan.

Kekurangan Sanksi Alternatif:

  • Risiko Lemahnya Efek Jera: Dalam kasus tertentu, terutama pada pelaku dengan kemampuan ekonomi yang baik, hukuman denda mungkin dianggap ringan dan tidak menimbulkan efek jera.
  • Potensi Ketimpangan: Hakim yang kurang sensitif terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga dapat menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan, misalnya hanya denda, sehingga tidak sepadan dengan dampak yang dialami korban.
  • Implementasi Denda: Tidak ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana denda yang dibayarkan digunakan untuk membantu korban atau memperbaiki kerugian yang dialaminya.

Contoh Penerapan Alternatif

  • Pasal 44 ayat (1): Hukuman bagi pelaku kekerasan fisik adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00.
  • Pasal 45 ayat (1): Hukuman bagi pelaku kekerasan psikis adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00.

Dalam praktiknya, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti dampak perbuatan terhadap korban, apakah pelaku menunjukkan penyesalan, serta kemampuan pelaku membayar denda.

Rekomendasi

  • Standar Pertimbangan yang Jelas: Perlu ada pedoman yang lebih spesifik bagi hakim untuk menentukan kapan sanksi penjara atau denda harus dijatuhkan, sehingga putusan lebih konsisten dan adil.
  • Integrasi Pemulihan Korban: Denda yang dibayarkan sebaiknya langsung diarahkan untuk pemulihan korban atau layanan rehabilitasi.
  • Sanksi Tambahan: Selain penjara atau denda, hakim sebaiknya diwajibkan menjatuhkan sanksi tambahan (misalnya program konseling atau pembatasan gerak pelaku) untuk memastikan pencegahan kekerasan berulang.

Pendekatan ini akan menjadikan sanksi alternatif lebih efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan perlindungan korban.

Diposting oleh

Bimbingan Proposal Penelitian

Slide Show Daftar Hasil Review Proposal Penelitian Hukum


 

Daftar Hasil Review Proposal Penelitian Hukum

No Nama Mahasiswa Judul Proposal Hasil Review
1 Ogi Ponita | 2174201057 Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor: 738 K/Pid.Sus/2023) Download Review 1

Download Review 2

2 Dea Filotra | 2174201051 Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Berdasarkan Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2023/PN Mdn) Download Review
Diposting oleh

Selasa, November 05, 2024

Peradilan

 


Definisi Peradilan 

Read more »
Diposting oleh

Pengadilan




 

Definisi Pengadilan 

Read more »
Diposting oleh

Sabtu, November 02, 2024

Evaluasi Pembelajaran 8 Pendidikan Pancasila

Evaluasi Pembelajaran 8 Pendidikan Pancasila




 

Evaluasi Pembelajaran 8 Pendidikan Pancasila

1. Bagaimana nilai ketuhanan dalam Pancasila dapat tercermin dalam kegiatan membuat resume perkuliahan?

A. Dengan mencatat semua informasi tanpa mempertimbangkan etika.
B. Dengan mengaplikasikan prinsip kejujuran dan integritas saat merangkum materi.
C. Dengan fokus hanya pada pencapaian pribadi.
D. Dengan tidak mencatat bahan kuliah yang dianggap sulit.

2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong untuk:

A. Mengabaikan pendapat orang lain dalam membuat resume.
B. Menghargai pandangan rekan dalam kelompok belajar.
C. Mengutamakan ego dalam menyusun resume.
D. Menyalin karya orang lain sebagai cara cepat menyelesaikan tugas.

3. Saat membuat resume, bagaimana penerapan nilai persatuan Indonesia?

A. Dengan menggunakan bahasa dan istilah yang hanya dimengerti sendiri.
B. Dengan mengajak rekan untuk berkolaborasi dan berbagi informasi.
C. Dengan fokus pada materi yang hanya relevan bagi diri sendiri.
D. Dengan mengabaikan kontribusi kelompok lain dalam diskusi.

4. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan untuk:

A. Menyusun resume yang hanya menguntungkan diri sendiri.
B. Mencatat dan membagikan informasi yang bermanfaat bagi semua orang.
C. Menghargai pendapat dosen tanpa mencerminkan dalam resume.
D. Membuat resume hanya untuk kepentingan nilai akademis.

5. Ketika menyusun resume, nilai-nilai apa yang seharusnya dijunjung tinggi untuk mencapai masyarakat yang harmonis?

A. Diskriminasi terhadap sudut pandang yang berbeda.
B. Toleransi dan saling menghargai dalam mengumpulkan informasi.
C. Mengedepankan pandangan pribadi di atas kebenaran akademis.
D. Mengabaikan diskusi kelompok dan lebih memilih untuk bekerja sendiri.
Diposting oleh

Evaluasi Pembelajaran 7 Pendidikan Pancasila

Evaluasi Pembelajaran 7 Pendidikan Pancasila




 

Evaluasi Pembelajaran 7 Pendidikan Pancasila

Silakan jawab pertanyaan di bawah ini:

  1. Negara mana yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia?
    • A. Amerika Serikat
    • B. Jepang
    • C. Inggris
    • D. Jerman

    Sumber: Detik

  2. Negara mana yang memiliki universitas terkenal seperti Harvard dan Stanford?
    • A. Kanada
    • B. Australia
    • C. Inggris
    • D. Amerika Serikat

    Sumber: Detik

  3. Di negara mana siswa diharuskan menyelesaikan satu tahun kerja praktek sebelum lulus?
    • A. Kanada
    • B. Inggris
    • C. Jerman
    • D. Australia

    Sumber: Detik

  4. Universitas mana yang terkenal di Korea Selatan?
    • A. Seoul National University
    • B. Tokyo University
    • C. University of Melbourne
    • D. Cambridge University

    Sumber: Detik

  5. Negara mana yang memiliki universitas seperti Université de Paris-Sorbonne?
    • A. Jerman
    • B. Perancis
    • C. Cina
    • D. Belanda

    Sumber: Detik

  6. Di urutan keberapa Australia berada dalam daftar negara dengan sistem pendidikan terbaik?
    • A. Ketiga
    • B. Kedua
    • C. Kelima
    • D. Pertama

    Sumber: Detik

Diposting oleh

Evaluasi Pembelajaran 6 Pendidikan Pancasila

Evaluasi Pembelajaran 6 Pendidikan Pancasila




 

Evaluasi Pembelajaran 6 Pendidikan Pancasila

Silakan jawab pertanyaan di bawah ini:

  1. Apa yang dinyatakan Jimly Asshiddiqie mengenai pembentukan Mahkamah Etika Nasional di Indonesia?
    • A. Diperlukan untuk menangani pelanggaran etika
    • B. Tidak perlu karena sudah ada lembaga lain
    • C. Hanya sebagai ide yang tidak perlu diwujudkan
    • D. Sudah ada tetapi tidak berfungsi

    Sumber: BPIP

  2. Apa rekomendasi yang terdapat dalam Tap MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa?
    • A. Menghapus semua peraturan yang ada
    • B. Menegakkan etika kehidupan berbangsa dan bernegara
    • C. Membangun fasilitas publik yang lebih banyak
    • D. Mengurangi jumlah pejabat publik

    Sumber: BPIP

  3. Apa tujuan pembentukan Mahkamah Etika Nasional menurut Jimly Asshiddiqie?
    • A. Untuk mengawasi semua sektor publik
    • B. Untuk memperbaiki kerapuhan etika penyelenggara negara
    • C. Hanya untuk mengatur etika pegawai negeri
    • D. Untuk menyelesaikan masalah ekonomi

    Sumber: BPIP

  4. Apa yang menjadi alasan Jimly Asshiddiqie untuk mendesak pembentukan Mahkamah Etika Nasional?
    • A. Banyaknya pelanggaran etika di kalangan penyelenggara negara
    • B. Tidak ada lembaga lain yang menangani hal ini
    • C. Karena banyaknya kritik dari masyarakat
    • D. Karena banyak pejabat yang tidak etis

    Sumber: BPIP

  5. Menurut Gayus Lumbuun, apa yang harus diutamakan ketika hukum tidak dapat menyelesaikan masalah?
    • A. Etika
    • B. Aturan yang lebih ketat
    • C. Denda yang lebih tinggi
    • D. Pengawasan lebih ketat

    Sumber: BPIP

  6. Apa yang ditekankan oleh Andi Pangerang Moenta mengenai budaya hukum di Indonesia?
    • A. Budaya hukum sudah sangat baik
    • B. Budaya hukum masih berada pada tahap kepatuhan
    • C. Tidak ada masalah dengan budaya hukum
    • D. Semua masyarakat mematuhi hukum

    Sumber: BPIP

Diposting oleh

Evaluasi Pembelajaran 5 Pendidikan Pancasila

Evaluasi Pembelajaran 5 Pendidikan Pancasila

 


Evaluasi Pembelajaran 5 Pendidikan Pancasila

Silakan jawab pertanyaan di bawah ini:

  1. Mengapa mengunyah permen karet dilarang di Singapura?
    • A. Risiko kesehatan dan kerusakan lingkungan
    • B. Untuk menjaga kebersihan kota
    • C. Untuk meningkatkan pendapatan pajak
    • D. Karena permen karet dapat menyebabkan kebisingan

    Sumber: DetikEdu

  2. Siapa yang diperbolehkan mengganti bola lampu di Victoria, Australia?
    • A. Setiap warga negara
    • B. Teknisi listrik bersertifikat
    • C. Pemilik rumah
    • D. Siapa pun yang memiliki bola lampu baru

    Sumber: DetikEdu

  3. Mengapa menyiram toilet di Swiss dilarang pada malam hari?
    • A. Untuk menghemat air
    • B. Karena dianggap sebagai polusi suara
    • C. Untuk menjaga kebersihan lingkungan
    • D. Karena suara air bisa membangunkan tetangga

    Sumber: DetikEdu

  4. Apa yang dilarang dilakukan di pohon di Oshawa, Kanada?
    • A. Memanjat pohon
    • B. Memangkas ranting pohon
    • C. Menempelkan poster pada pohon
    • D. Semua jawaban benar

    Sumber: DetikEdu

  5. Apa yang bisa terjadi jika seorang suami melupakan hari ulang tahun istrinya di Samoa?
    • A. Istri akan mendapatkan hadiah ganti rugi
    • B. Suami bisa dihukum penjara
    • C. Suami akan diminta untuk meminta maaf secara resmi
    • D. Istri tidak akan memperhatikan

    Sumber: DetikEdu

  6. Apa yang terjadi jika seorang warga Korea Utara melakukan panggilan internasional?
    • A. Mereka akan dikenakan denda
    • B. Mereka akan dihukum penjara
    • C. Mereka akan dieksekusi
    • D. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan

    Sumber: DetikEdu

Diposting oleh

Jumat, November 01, 2024

Evaluasi Pembelajaran 8 TPPU

Evaluasi Pembelajaran 8 TPPU




 

Evaluasi Pembelajaran 8 TPPU

Quiz 1: Apa perubahan yang akan diterapkan Singapura dalam RUU Anti Pencucian Uang?

Menghilangkan kebutuhan untuk menunjukkan hubungan langsung antara tindakan kriminal dan dana yang dicuci
Meningkatkan hukuman bagi pelaku pencucian uang
Meningkatkan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi
Mengurangi pajak untuk investasi di sektor keuangan
Meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan

Quiz 2: Apa hukuman yang diusulkan Taiwan bagi perusahaan kripto yang tidak mematuhi peraturan Anti Pencucian Uang?

Denda hingga USD 500 ribu
Hukuman penjara hingga dua tahun dan denda hingga USD 1,5 juta
Denda tanpa hukuman penjara
Peringatan tertulis tanpa konsekuensi lebih lanjut
Hanya hukuman administratif

Quiz 3: Siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur cryptocurrency di Jepang?

Kementerian Keuangan Jepang
Japan Virtual Currency Exchange Association (JVCEA)
Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA)
Bank Sentral Jepang
Lembaga Keamanan Jepang

Diposting oleh
Langganan: Postingan (Atom)