Evaluasi Pembelajaran HaKI 1
Masukkan nama dan nomor absen, jawab soal, lalu lihat skor & leaderboard.
Skor Anda: 0/10
Papan Peringkat
Peringkat | Nama | Absen | Skor | Waktu |
---|
Leaderboard diambil langsung dari Google Sheet.
Masukkan nama dan nomor absen, jawab soal, lalu lihat skor & leaderboard.
Skor Anda: 0/10
Peringkat | Nama | Absen | Skor | Waktu |
---|
Leaderboard diambil langsung dari Google Sheet.
Hammurabi adalah salah satu raja paling terkenal dari Babilonia kuno yang memerintah sekitar tahun 1792–1750 SM. Ia dikenal bukan hanya karena kepemimpinannya, tetapi juga karena warisan hukum yang luar biasa penting dalam sejarah manusia: Kitab Undang-Undang Hammurabi.
Kitab ini adalah salah satu kumpulan hukum tertulis tertua yang pernah ditemukan. Berisi sekitar 282 aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan—mulai dari perdagangan, keluarga, hingga kejahatan dan hukuman. Kitab ini dikenal dengan prinsip terkenal “mata ganti mata, gigi ganti gigi”, yang secara harfiah berarti pembalasan setimpal.
Namun, penting untuk dipahami bahwa prinsip ini tidak berlaku secara adil untuk semua orang. Hukum dalam kitab ini diterapkan berbeda tergantung pada status sosial pelaku dan korban, sehingga ketidakadilan dan perlakuan timpang sering terjadi.
“Ketika hukum bukan soal benar atau salah, tapi siapa kamu.”
Kitab Undang-Undang Hammurabi merupakan dasar dari sistem hukum yang lebih modern dan menjadi bukti bagaimana masyarakat kuno sudah memiliki aturan yang kompleks dan tertulis demi menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Namun, kitab ini juga menunjukkan bagaimana stratifikasi sosial mempengaruhi penerapan hukum, dengan hukuman yang berbeda tergantung status sosial pelaku dan korban. Studi tentang kitab ini membantu kita memahami akar nilai keadilan dan peran kekuasaan dalam sejarah sistem hukum.
Nikmati video “Siapa Hammurabi? Ini Hukumnya!” dan bantu kami mencapai 1 juta views.
Tonton SekarangDengan dukungan kamu, kita bisa membuka tabir sejarah hukum yang sudah berusia ribuan tahun dan membawa pemahaman tersebut ke ranah yang lebih luas. Mari dukung supaya Kitab Undang-Undang Hammurabi bisa diterjemahkan lengkap ke bahasa Indonesia!
Terjemahan lengkap Kitab Undang-Undang Hammurabi ini akan diterbitkan oleh Penerbit Hawa dan AHWA dalam seri “eBook Hukum by DoeHand”. Seri ini bertujuan menghadirkan karya-karya hukum penting dari berbagai zaman ke dalam bahasa Indonesia, agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum.
Temukan wawasan hukum dalam tiap kata—bergabunglah di WA Channel kami untuk kabar terbaru dan penawaran khusus.
👉
https://whatsapp.com/channel/0029VbB3jLBEKyZP8Rl1oj0R
Ingin tahu lebih banyak tentang ebook hukum terbaru dan penawaran khusus? Jangan ragu untuk menghubungi Penerbit Hawa & AHWA langsung melalui WhatsApp. Tim kami siap membantu menjawab pertanyaan dan memberikan konsultasi seputar produk hukum terbaik untuk Anda.
Berikut adalah ringkasan dari analisis Kitab Hammurabi berdasarkan kategori konsep hukum Latin yang digunakan untuk mengelompokkan pasal-pasal dalam kitab tersebut:
Kitab Hammurabi memuat 282 pasal yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa konsep hukum Latin sebagai berikut:
Kategori Konsep Hukum Latin | Deskripsi | Contoh Pasal | Ciri Utama |
---|---|---|---|
Lex Talionis | Hukum pembalasan setimpal ("mata ganti mata"). | Pasal 21, 22, 229, 250 | Hukuman setara dengan akibat perbuatan. Biasanya muncul dalam kejahatan berat seperti pembunuhan atau kerusakan fatal akibat kelalaian. |
Lex Praesumptionis | Hukum tentang pembuktian dan dugaan hukum. | Pasal 1–4, 9–11, 20 | Menekankan pentingnya saksi, sumpah, atau bukti untuk menetapkan kesalahan atau kebersalahan seseorang. |
Lex Officii | Hukum tentang kewajiban pejabat atau tanggung jawab jabatan publik. | Pasal 5, 26–28, 30–36 | Mengatur tugas, larangan, dan konsekuensi bagi hakim, pejabat militer, dan aparat pemerintahan yang melanggar sumpah jabatan atau lalai bertugas. |
Lex Dominii | Hukum tentang kepemilikan dan hak atas properti (termasuk budak, ladang, dan rumah). | Pasal 6, 7, 15–19, 27–41 | Mengatur siapa yang berhak memiliki, menjual, mewariskan, atau mengelola suatu harta benda. |
Lex Contractuum | Hukum perjanjian atau kontrak, termasuk sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan upah kerja. | Pasal 7, 42–50, 229–253 | Berisi aturan detail tentang hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual ekonomi atau sosial. |
Lex Pecuniaria | Hukum yang mengatur denda, ganti rugi, dan bentuk kompensasi finansial. | Pasal 5, 8, 12, 23–24, 138–140 | Biasanya muncul sebagai sanksi pengganti hukuman mati atau fisik, atau sebagai imbalan dalam perjanjian ekonomi dan penyelesaian sengketa. |
Lex Familiae | Hukum keluarga: perkawinan, perceraian, warisan, dan hubungan orang tua-anak. | Pasal 128–143 | Mengatur hak dan tanggung jawab dalam hubungan suami-istri, warisan, serta tanggung jawab anak terhadap orang tua dan sebaliknya. |
Jenis Hukum | Jumlah Pasal (perkiraan) | Persentase dari Total | Fokus Utama |
---|---|---|---|
Hukum Pidana | ±25 pasal | ~9% | Hukuman setimpal, pembuktian, perlindungan terhadap properti negara dan individu |
Hukum Administrasi | ±15 pasal | ~5% | Tanggung jawab pejabat, larangan menjual aset jabatan, tata kelola properti negara |
Hukum Perdata | ±80 pasal | ~28% | Kontrak pertanian, pinjaman, ganti rugi, sewa kapal, upah kerja |
Hukum Keluarga | ±50 pasal | ~18% | Perkawinan, perceraian, hak waris, status anak |
Kitab Hammurabi menampilkan sistem hukum yang kompleks dan terstruktur, dengan banyak prinsip yang masih relevan hingga kini. Pembagian berdasarkan konsep hukum Latin menunjukkan bahwa hukum perdata (kontrak dan properti) mendapat perhatian besar, sementara prinsip lex talionis digunakan dalam pidana berat. Pembuktian (praesumptionis) dan ganti rugi (pecuniaria) menjadi fondasi prosedur hukum formal dalam masyarakat Babilonia Kuno.
Seperti halnya Volume 1, The History of Java Volume 2 karya Thomas Stamford Raffles kini telah menjadi domain publik. Buku ini mengupas lebih jauh sejarah perkembangan agama Islam di Jawa, budaya, dan norma-norma moral yang dianut.
📖 Akses daring Volume 2 di:
Internet Archive – Vol. 2
Berikut cuplikan penting dari halaman pertama dan halaman cxxxiii (133):
Telah disebutkan sebelumnya bahwa agama yang dianut secara resmi di negeri ini adalah agama Muhammad (Islam). Rujukan paling awal mengenai agama ini dalam catatan sejarah Jawa muncul pada abad ke-12 era Jawa (sekitar tahun 1250 M), ketika tampaknya ada upaya yang gagal untuk mengislamkan beberapa pangeran Sunda.
Menjelang akhir abad ke-14, beberapa mubaligh menetap di wilayah timur; dan menurut catatan sejarah Jawa serta tradisi yang diterima secara luas di negeri ini, pada tahun pertama abad ke-15 era Jawa, atau sekitar tahun 1475 Masehi, kerajaan Hindu Majapahit yang saat itu berkuasa di pulau tersebut, ditaklukkan, dan agama Islam menjadi agama resmi negara.
Ketika bangsa Portugis pertama kali mengunjungi Jawa pada tahun 1511, mereka menemukan seorang raja Hindu di Banten; dan setelahnya, disebutkan bahwa mereka...
Dari hal-hal yang dilarang oleh Sastra, yang pertama adalah berdusta; yang kedua adalah sombong; yang ketiga adalah munafik: buanglah semua itu dari dirimu.
Bila video yang membahas Volume 2 ini mencapai 1 juta penonton, Penerbit Hawa dan AHWA berjanji akan menerjemahkan seluruh Volume 2 The History of Java ke dalam Bahasa Indonesia, agar sejarah dan budaya Jawa dapat diakses lebih luas oleh masyarakat Indonesia.
Bagikan dan dukung karya ini agar semakin dikenal luas.
🔁 Share, like, dan ikut bantu buka lembaran lama sejarah kita sendiri.
Temukan wawasan hukum dalam tiap kata—bergabunglah di WA Channel kami untuk kabar terbaru dan penawaran khusus.
👉
https://whatsapp.com/channel/0029VbB3jLBEKyZP8Rl1oj0R
Ingin tahu lebih banyak tentang ebook hukum terbaru dan penawaran khusus? Jangan ragu untuk menghubungi Penerbit Hawa & AHWA langsung melalui WhatsApp. Tim kami siap membantu menjawab pertanyaan dan memberikan konsultasi seputar produk hukum terbaik untuk Anda.
The History of Java, karya monumental Thomas Stamford Raffles yang pertama kali terbit tahun 1817, kini telah menjadi domain publik. Artinya, buku ini dapat diakses, dibaca, dan dibagikan secara bebas oleh siapa pun.
📖 Akses daring Volume 1 di:
Internet Archive – Vol. 1
Buku ini memuat catatan sejarah, budaya, hukum, agama, seni, hingga sastra Jawa. Salah satu bagian menarik adalah puisi filsafati yang ditemukan pada halaman 452–453:
Langit menjulang tinggi,
Jalan-jalan pun terbentang panjang;
Lembah selalu berada di bawah,
Dan api, tentu saja, membakar dengan panasnya.
Benang putih pun bisa menjadi hitam,
Jika kau celupkan ke dalam pewarna —
Tak percaya? Cobalah dan buktikan sendiri.
Luka cinta dalam hatiku hanya akan sembuh
Bila kejahatan tak lagi berkuasa di dunia ini:
Para pembohong, pencuri, dan pengadu fitnah
Serta mereka yang menghidupi diri dari kebusukan
Akan tercela dan dibuang jauh dari peradaban.
Saat perampok dan penjarah sirna,
Dan para petarung ayam kehilangan harapan;
Saat para penjudi terusir dan sirna,
Mungkin saat itulah nestapa hatiku akan reda,
Dan damai serta bahagia kembali bersemayam dalam jiwaku.
Bila video ini mencapai 1 juta penonton, Penerbit Hawa dan AHWA akan menerjemahkan seluruh Volume 1 dari The History of Java ke dalam Bahasa Indonesia — agar karya agung ini lebih mudah dipahami dan dinikmati oleh masyarakat luas.
Dukung kami dengan menyebarkan, menyukai, dan meninggalkan komentar.
🔁 Share, like, dan ikut bantu buka lembaran lama sejarah kita sendiri.
Temukan wawasan hukum dalam tiap kata—bergabunglah di WA Channel kami untuk kabar terbaru dan penawaran khusus.
👉
https://whatsapp.com/channel/0029VbB3jLBEKyZP8Rl1oj0R
Ingin tahu lebih banyak tentang ebook hukum terbaru dan penawaran khusus? Jangan ragu untuk menghubungi Penerbit Hawa & AHWA langsung melalui WhatsApp. Tim kami siap membantu menjawab pertanyaan dan memberikan konsultasi seputar produk hukum terbaik untuk Anda.
❓ Berani jawab satu pertanyaan ini:
Sudah pernah baca buku tentang Sumatera yang ditulis orang Eropa lebih dari 200 tahun lalu?
📚 Buku ini berjudul "The History of Sumatra" karya William Marsden (1811). Ditulis berdasarkan pengalaman langsung saat ia tinggal di Bengkulu. Isinya menggambarkan:
🔓 Buku ini sudah domain publik. Bisa dibaca GRATIS:
👉 https://archive.org/details/bub_gb_4hs7QCwhQakC
🔁 Share, like, dan ikut bantu buka lembaran lama sejarah kita sendiri.
Temukan wawasan hukum dalam tiap kata—bergabunglah di WA Channel kami untuk kabar terbaru dan penawaran khusus.
👉
https://whatsapp.com/channel/0029VbB3jLBEKyZP8Rl1oj0R
Ingin tahu lebih banyak tentang ebook hukum terbaru dan penawaran khusus? Jangan ragu untuk menghubungi Penerbit Hawa & AHWA langsung melalui WhatsApp. Tim kami siap membantu menjawab pertanyaan dan memberikan konsultasi seputar produk hukum terbaik untuk Anda.
Selamat datang di platform resmi penjualan eBook milik Penerbit Hawa dan AHWA ("Penerbit"). Dengan melakukan pembelian atau menggunakan eBook yang diterbitkan oleh Penerbit, Anda menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam dokumen ini.
Seluruh karya yang diterbitkan oleh Penerbit Hawa dan AHWA dilindungi oleh:
Pelanggaran terhadap hak cipta dapat diproses secara hukum perdata, termasuk sanksi penjara dan/atau denda.
Setiap eBook yang dibeli akan menyertakan watermark berupa nama pembeli, email pembeli, dan nomor invoice. Hal ini bertujuan untuk perlindungan terhadap pembajakan. Dilarang menghapus atau menyamarkan watermark tersebut.
Semua pembelian e-book bersifat final dan tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan setelah tautan unduh (download link) dikirimkan atau akses file diberikan, kecuali terjadi kesalahan judul atau isi file (misalnya file yang diterima bukan e-book yang dibeli) dan/atau kerusakan teknis pada file yang membuat e-book tidak dapat dibuka.
Penerbit berkomitmen menjaga kerahasiaan data pembeli sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Informasi hanya digunakan untuk keperluan transaksi dan tidak disebarluaskan ke pihak ketiga tanpa izin.
Penerbit berhak mengambil tindakan hukum atas segala bentuk perbuatan melawan hukum, baik melalui jalur perdata maupun pidana.
Penerbit berhak mengubah syarat dan ketentuan ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Versi terbaru akan selalu tersedia di situs resmi.
Seluruh ketentuan ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Email: hawadanahwa@gamil.com
WhatsApp: 6281319711721
Alamat: Jl. T. Bey, Komplek Perumdam Korem Blok I No. 6, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia
Kuis ini menguji pemahaman Anda tentang tanggung jawab pelaku usaha dan ketentuan klausula baku berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penarikan paksa kendaraan sering terjadi ketika konsumen gagal membayar cicilan kredit. Perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa debt collector. Dalam hal ini, konsumen memiliki kewajiban menyelesaikan pembayaran, sementara pelaku usaha memiliki hak untuk menarik kembali kendaraan sesuai kontrak.
Pada 8 Maret 2025, inspeksi di Pasar Jaya Lenteng Agung menemukan bahwa kemasan MinyaKita 1 liter hanya berisi 750–800 ml. Selain itu, penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter turut terungkap. BPKN dan YLKI menilai ini pelanggaran UU Perlindungan Konsumen, menuntut audit total, pencabutan izin edar, dan ganti rugi. Polri pun memerintahkan pendalaman kasus.
Dalam transaksi jual beli properti di Indonesia, terdapat dua dokumen penting yang mengikat secara hukum, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB). PPJB merupakan perjanjian awal antara penjual dan pembeli yang mengikat janji jual beli, sedangkan AJB adalah akta resmi yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (notaris/PPAT) sebagai bukti sah peralihan hak atas tanah.
Agar jual beli properti sah secara hukum, pemilik tanah harus memiliki sertifikat yang jelas dan melakukan proses balik nama melalui AJB yang sah. Jika proses ini tidak terpenuhi, seperti menjual tanah sebelum memiliki hak kepemilikan yang sah atau tanpa AJB yang resmi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan karena wanprestasi dan pelanggaran prinsip hukum.
Kasus PT XYZ menggambarkan situasi di mana pengembang menjual tanah dan menerima uang muka dari konsumen meskipun belum memiliki hak kepemilikan yang sah dan belum melakukan peralihan hak melalui AJB. Akibatnya, pengadilan membatalkan PPJB dan AJB tersebut demi hukum, sehingga konsumen terancam kerugian.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 melindungi hak konsumen dari praktik usaha yang tidak adil dan menuntut adanya keterbukaan serta kepastian hukum dalam transaksi. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan keadilan apabila terjadi wanprestasi dari pelaku usaha.
Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024
Putusan pengadilan dapat diakses melalui tautan berikut:
Jika link utama tidak dapat diakses, gunakan alternatif berikut:
Putusan pengadilan dapat diunduh di:
Link Putusan MA
Alternatif: Google Drive
Klasemen kelas dapat diakses di: Link Klasemen
Fungsi hierarki: pedoman penyusunan aturan tingkat bawah agar tidak bertentangan.