Evaluasi Pembelajaran 2 Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi

Evaluasi Pembelajaran 6: Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

1. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka mengandung makna:

Bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam konstitusi. Kebebasan yang bersifat mutlak dalam melaksanakan wewenang yudisial karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

2. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan 'cepat' adalah:

Mengesampingkan kecermatan dalam mencari keadilan. Tidak perlu ada acara yang berbelit-belit, yang tidak memuaskan pencari keadilan. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Peradilan dilakukan tanpa proses yang bertahun-tahun, yang kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan tersebut. Mengesampingkan ketelitian dalam mencari kebenaran.

3. Menurut konstitusi (UUD 1945), 'Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa'. Ketentuan itu menjadi salah satu dasar hukum mengenai peradilan dilakukan 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'. Aturan di dalam konstitusi tersebut di atas diatur pada pasal?

Pasal 29 ayat (2) Pasal 28 ayat (1) Pasal 29 ayat (3) Pasal 28 ayat (2) Pasal 29 ayat (1)

4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan 'sederhana' adalah:

Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Mengesampingkan ketelitian dalam mencari kebenaran. Biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Mengesampingkan kecermatan dalam mencari keadilan.

5. Undang-Undang yang mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman pada saat ini, selain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah sebagai berikut, kecuali:

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.