PPATK

Definisi PPATK 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).

PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya [Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang].

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Regulasi terkait PPATK

Klik link di bawah ini untuk mengunduh "hukum yang mengatur tentang PPATK":

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perluas Wawasan Terkait PPATK

Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pertanyaannya adalah: Bagaimanakah karakteristik dari suatu Transaksi Keuangan Mencurigakan? Berikan jawaban Anda pada kolom komentar.

Istilah Hukum Lainnya

Temukan definisi hukum lainnya atau kosakata hukum secara umum pada daftar di bawah ini.

• Anak.
• Dokumen.
• Download.
• Jasa Pornografi.
• Harta Kekayaan.
• Kekerasan Seksual.
• Korporasi.
• Mengesankan Ketelanjangan.
• Mengunduh.
• Penyedia Jasa Keuangan.
• Persenggamaan yang Menyimpang.
• Pornografi.
• Pornografi Anak.
• Setiap Orang.
• Transaksi.
• Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pencarian Istilah Hukum Lainnya

Apakah Anda ingin kembali ke menu awal (Kamus Hukum Online) untuk mencari definisi hukum lainnya?

👍 Ya  |  Tidak 👎